Wujudkan Penguatan Pelindungan demi Kesejahteraan PMI

Rencana terkait dengan KUR Pekerja Migran Indonesia, saat ini kami sedang merevisi juknis-nya, dan diperkirakan akhir Juli selesai. Bulan Agustus akan mulai launching antara Menteri Perekonomian dengan Menteri P2MI.

KUR pekerja migran Indonesia ini, plafon yang tersedia 201 miliar rupiah dan ditargetkan bisa menyentuh 2.769 debitur, di mana kreditnya tanpa jaminan untuk plafon maksimal 100 juta rupiah.

Ada juga wacana KPR untuk pekerja migran. Seperti apa penjelasannya?

Benar, pemerintah tengah menyiapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi pekerja migran. Ini yang akan kita jalankan bersama Menteri Perumahan. Di situ ada 20.000 unit rumah yang akan disalurkan untuk pekerja migran Indonesia, dan ini juga akan diluncurkan pada Agustus mendatang.

Terkait KPR, saya minta dirjen pemberdayaan di kementerian kami untuk me-launching KPR untuk pekerja migran, juga di bulan Agustus nanti.

Bagaimana dengan upaya Anda untuk mencari peluang pasar tenaga kerja?

Saya pikir, langkah yang baik adalah datang (ke berbagai forum internasional), memperkenalkan pekerja migran Indonesia, kompetensi mereka seperti apa.

KP2MI ingin lebih aktif dalam urusan promosi, termasuk melibatkan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di seluruh Indonesia.

KP2MI telah mengidentifikasi beberapa forum bisnis internasional yang dapat memperkenalkan potensi serta peluang yang bisa dikerjasamakan, salah satunya pertemuan tahunan para pelaku industri pelayaran kapal pesiar global (Seatrade Cruise Global) di Miami. Forum tersebut digelar setiap April dan Indonesia rencananya akan berpartisipasi tahun depan.

Keikutsertaan tersebut akan menjadi upaya KP2MI meningkatkan promosi dan pemenuhan target penempatan Pekerja Migran Indonesia ke pasar internasional, khususnya Eropa dan Australia.

Banyak PMI yang mengalam deportasi, bagaimana solusinya agar tidak terjadi lagi?

Kami meminta calon pekerja migran untuk menempuh jalur prosedural untuk bekerja di luar negeri guna mencegah kemungkinan dideportasi.

KP2MI terus berupaya mencari solusi atas permasalahan pekerja migran ilegal, termasuk memperingatkan masyarakat tentang risiko berangkat ke luar negeri tanpa dokumen resmi. Mereka yang kedapatan bekerja secara ilegal di negara lain bisa terkena razia, penahanan, dan dideportasi ke Indonesia.

Sebelumnya dilaporkan, 127 pekerja migran Indonesia dideportasi dari Sabah, Malaysia, karena memasuki negara itu secara ilegal, melebihi masa tinggal (overstay), atau terlibat narkoba dan kasus kejahatan lainnya.

Kasus deportasi itu menjadi tantangan, bukan hanya bagi KP2MI, tetapi juga bagi pemerintah daerah (pemda) setempat, terutama yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Oleh karena itu, kolaborasi lintas pemerintah daerah terus kita lakukan dimana KP2MI terus menjalin kerja sama dengan banyak pemda.