Wujudkan Penguatan Pelindungan demi Kesejahteraan PMI

Selain dengan Kemlu, KP2MI dan Apjati juga telah membahas tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia. Apa saja rinciannya?

Banyak yang kami soroti bersama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati). Kami membahas regulasi dan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan.

Yang disoroti salah satunya tata kelola yang terkadang menyulitkan dan membuat masyarakat akhirnya berangkat secara unprosedural.

Tantangan terkait PMI harus segera teratasi agar proses penempatan pekerja migran bisa berjalan lebih baik dan semua PMI yang berangkat ke luar negeri terdata dan terlindungi di bawah KP2MI.

Selain tentang tata kelola pertemuan tersebut, kami juga membahas potensi pasar-pasar penempatan baru dan penyelenggaraan pertemuan bisnis di sejumlah negara penempatan, apalagi asosiasi yang merupakan gabungan beberapa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) memahami permasalahan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Kami telah mendengar dari Aspataki (Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) pada Selasa (1/7), soal praktik jual beli job order di Taiwan yang menurutnya perlu dicarikan solusi.

Pada pertemuan ini, kami kembali mendapat masukan lain dari Apjati, terutama soal potensi pembukaan pasar-pasar (penempatan) baru, business meeting yang akan mereka adakan dan keinginan mereka menghadirkan kementerian kami.

Apa masukan dari Aspataki?

Saat ini ada ketidakpuasan dari pemberi kerja sektor formal, khususnya manufaktur terhadap pekerja migran dari Vietnam.

Ada sekitar 50 ribu hingga 60 ribu peluang penempatan pekerja migran sektor manufaktur di Taiwan yang bisa diambil pekerja migran dari Indonesia.

Saya juga meminta asosiasi memanfaatkan peluang tersebut untuk penempatan pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Kami juga akan berkoordinasi dengan Taipei Economic and Trade Office atau Kamar Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) terkait peluang tersebut. Termasuk membahas rencana kunjungan ke Taiwan untuk menemui stakeholder di sana demi mencari solusi dan mengatasi tantangan-tantangan seputar pelindungan pekerja migran Indonesia.

Anda juga baru saja menghadiri pembahasan KUR di Kemenko. Seperti apa modelnya?

Selain membahas skema KUR, rapat tersebut juga membahas evaluasi KUR, khususnya bagi pekerja migran Indonesia.  Kami diundang rapat oleh Menko Perekonomian untuk membahas soal KUR, evaluasi Kredit Usaha Rakyat. Nah, khusus untuk pekerja migran, ada dua hal yang akan didorong dalam waktu dekat.

Saat ini KP2MI tengah merevisi petunjuk teknis (juknis) KUR pekerja migran Indonesia. KUR khusus pekerja migran Indonesia ditargetkan dapat melibatkan 2 juta debitur dengan maksimal batas pinjaman sebesar 10 juta rupiah.