Bansos Cuma Plester Luka, Kemiskinan Jakarta Sudah Kronis!

JAKARTA – Target Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat hingga di angka 1,82-2,91 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 sulit terealisasi. Telebih lagi, jika pemprov hanya mengandalkan program bantuan sosial (Bansos).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menegaskan pengentasan kemiskinan itu bukan melalui pemberian Bansos. "Kebijakan populis itu hanya berdampak temporer," tegas Esther kepada Koran Jakarta, Kamis (17/7).

Kemiskinan, terangnya, disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan, dan konsep diri yang negatif. Sementara faktor eksternal mencakup kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketidakadilan sosial

Menurut Esther, solusi pengentasan kemiskinan adalah dengan meningkatkan skill sumber daya manusia (SDM), kemudian memperluas akses pendidikan murah atau gratis, lalu memperbanyak penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat.

Senada, pemerhati masalah kemiskinan Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi mengatakan, penanganan kemiskinan Jakarta perlu lebih elaborative, bukan melalui pendekatan moneteris semata. Karenanya, diperlukan pembangunan ekonomi secara inklusif dengan melibatkan partisipasi luas warga.

Menurut dia, Jakarta memiliki potensi ekonomi dan SDM luar biasa. Hal itu harus bisa menjadi ajang kolaboratif untuk membuka ruang perubahan mental kelompok miskin menjadi para enterpreuner sehingga dapat memanfaatkan peluang yang terbuka lebar.

"Bantuan sosial harus dibarengi langkah intervensi secara sistematis, terutama akses pendidikan, pelatihan kerja dan kesempatan untuk membangun jejaring sosial yang memungkinkan membuka kesempatan untuk berkembang," ucap Hafidz.

Pemberdayaan Masyarakat

Untuk itu, lanjutnya, pemprov DKI semestinya fokus pada pemberdayaan berbasis komunitas di kampung dengan melahirkan enterpreuner dan skill hub. Nantinya, mereka saling terkoneksi dengan ekosistem bisnis di Jakarta.

Dengan begitu, kelompok miskin, khususnya kalangan muda lebih siap beradaptasi di ekosistem metropolitan, sementara untuk kalangan yang lebih tua bisa didorong untuk memperkuat ekonomi kolektif semacam koperasi warga.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta sekaligus Wakil Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin mengatakan periode 2025-2029 menjadi tahap awal transformasi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi 2045. Salah satu sasarannya, mencapai tingkat kemiskinan di angka 0-0,5 persen.

"Tingkat kemiskinan ditargetkan membaik hingga di angka 1,82-2,91 persen," katanya.