Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Cerminan Lemahnya Posisi Tawar RI

JAKARTA - Kebijakan tarif pemerintah Amerika Serikat (AS) memicu persepsi negatif investor terhadap kinerja ekonomi dalam negeri. Terlebih lagi, Presiden AS Donald Trump mengultimatum akan memberikan tarif tambahan jika Indonesia tidak koperatif.

Peneliti Ekonomi Celios, Nailul Huda menilai posisi tawar Indonesia rendah terkait negosiasi tarif dengan AS. Hal itu dikhawatirkan dapat sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak di dalam negeri.

"Industri kita akan terpukul dalam akibat perang tarif ini. Akibatnya, banyak yang melepas saham dalam negeri, atau terjadi capital outflow. Rupiah pada akhirnya akan melemah dibandingkan dengan dollar AS," ucap Nailul Huda, Selasa (15/7).

Menurut Huda, proses negosiasi ke depan ini menjadi proses penting. Pemerintah harus mengevaluasi tim negosiator saat ini karena gagal mengemban tugas dari Prabowo.

"Sudah hampir tiga bulan negosiasi, namun hasilnya nihil. Semestinya, perkembangan negosiasi ini sudah terjadi sejak April lalu ketika tim pertama kali terbang ke AS," jelasnya.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto sudah mengumpulkan ekonom, pengusaha, hingga pimpinan buruh, namun tim negosiator dan menterinya gagal menerjemahkan dan menyampaikan ke pihak AS.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan pelemahan kurs rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh kombinasi faktor misalnya kebijakan suku bunga The Fed, pelebaran defisit transaksi berjalan Indonesia, dan instabilitas politik domestik, termasuk transisi pemerintahan dan arah kebijakan fiskal 2025.

"Tarif Trump salah satunya, bukan satu satunya, justru faktor fundamental makroekonomi ada di dalam negeri yang kurang solid," ucap Badiul.

Dia menambahkan tarif resiprokal AS semestinya lebih berdampak terhadap negara eksportir besar ke AS, seperti Tiongkok, Meksiko, dan Uni Eropa. Sementara Indonesia bukan pemain utama dalam daftar tersebut.

"Dengan begitu, transmisi dampaknya ke rupiah lebih bersifat tidak langsung, melalui jalur ketidakpastian global atau pelemahan ekonomi mitra dagang utama, bukan sebagai faktor utama depresiasi," jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, penting bagi pemerintah memperkuat koordinasi fiskal-moneter secara responsif. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), lanjutnya, harus meningkatkan koordinasi strategis untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali, mengelola suku bunga dan pasokan likuiditas agar tidak mendorong pelemahan rupiah lebih lanjut dan menjaga kredibilitas pasar melalui komunikasi publik yang transparan.

Selain itu, optimalisasi penggunaan hedging (instrumen lindung nilai) terhadap kewajiban valas terutama yang berbasis impor dan utang luar negeri.

Upaya Antisipasi

Badiul menambahkan pemerintah juga dapat menyediakan platform edukasi dan dukungan teknis melalui otoritas jasa keuangan (OJK) dan BI. Hal lainnya mengantisipasi dampak kebijakan proteksionis global dengan meningkatkan ekspor ke negara non-tradisional seprti Afrika, Eropa Timur.

"Perkuat sektor pariwisata, remitan pekerja migran, dan ekonomi digital dan melakukan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah meningkat," jelasnya.