Jakarta Siapkan 17 Juta Paket Pangan Murah

JAKARTA – Guna membantu meringankan beban warga, Pemprov Jakarta menyiapkan sebanyak 14 juta paket subsidi pangan murah selama 2025. Angka ini akan menjadi 17 juta paket. “Untuk membiayai paket ini perlu subsidi. Ini menjadi anggaran terbesar subsidi dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta,” jelas Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok, Jakarta, Kamis.

Maka, sesungguhnya anggaran KPKP yang paling banyak tersesdot untuk subsidi pangan. Menurutnya, dari total anggaran Dinas KPKP 2025 yang mencapai 1,1 triliun lebih itu, 70 persen digunakan untuk subsidi pangan murah. Sedangkan sisanya digunakan untuk belanja operasional dan modal.

Anggaran terbesar keduauntuk belanja barang dan jasa sebesar 17,2 persen. Lalu belanja pegawai 11,86 persen dari total anggaran Dinas KPKP. Jumlah subsidi pangan yang mencapai 70 persen atau 825 miliar lebih itu digunakan untuk menyiapkan sebanyak 14 juta paket pangan murah yang nantinya diberikan kepada warga Jakarta.

Rencananya dalam anggaran perhubungan, Dinas KPKP Jakarta akan minta penambahan sebanyak 3 juta paket subsidi pangan murah. “Dengan demikian, nanti totalnya 1 triliun untuk menyiapkan 17 juta paket,” ujarnya. Di dalam paket pangan murah terdiri dari ayam, daging sapi, ikan kembung, beras, telur ayam dan susu UHT.

Hasudungan menjelaskan, hingga bulan Mei total subsidi pangan murah Jakarta sudah menghabiskan anggaran 205 miliar. Jumlah ini akan terus bertambah seiring adanya penyaluran pangan murah. “Setiap paket pangan murah totalnya mencapai 352.000,” jelasnya.

Perbaiki Distribusi

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Francine Widjojo menilai penyaluran pangan bersubsidi Jakarta perlu diperbaiki agar masyarakat tak mengantre panjang untuk mendapatkan haknya. “Sering terjadi, seorang warga sudah antre panjang, malah tidak dapat pangan bersubsidi akhirnya. Hal ini mengindikasikan adanya pelaksanaan yang buruk dalam distribusi,” kata Francine di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, antrean panjang yang harus dilalui warga penerima KJP Plus ketika ingin menebus pangan bersubsidi, perlu dievaluasi. Apalagi, lanjutnya, mengacu Pergub Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah, maka BUMD yang bertanggung jawab mendistribusikan pangan bersubsidi bagi penerima KJP Plus adalah Dharma Jaya dan Food Station. Keduanya bekerja sama dengan Pasar Jaya.

Francine menjelaskan, kendala antrean panjang dan belum pasti dapat pangan bersubsidi, sudah berulang-ulang disampaikan setidaknya beberapa bulan terakhir ini. “Penerima KJP Plus harus berebut untuk mendapat tiket antrean. Ini seperti war tiket konser-konser,” ujarnya.

Francine mempermasalahkan adanya warga yang harus mengantre dari pagi sekali, akan tetapi tidak kebagian pangan bersubsidi. Mestinya, jatah untuk hari itu, sudah dihitung jumlahnya agar mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk itu, dia minta agar sistem antrean harus sudah sesuai dengan kuotanya. Jadi, masyarakat yang berhak, akan mendapatkannya dengan mudah. Data yang dihimpun menyebutkan, anggaran untuk Program Pangan Bersubsidi Jakarta tahun ini telah diajukan dalam RAPBD oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian.

Program ini berjalan sepanjang Januari–Desember. Anggaran ini untuk BUMD yang menyalurkan pangan bersubsidi seperti beras, daging, telur, ikan, dan susu kepada masyarakat sasaran. wid/Ant/G-1