Melalui FGD Ini, Ditjen Hubdat Dorong Kolabarasi Integrasi Data Odol

“Kita bisa mencontoh koordinasi di SAMSAT. Ketika ada daerah yang mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), langsung ditindaklanjuti bersama. Penanganan ODOL pun perlu semangat kolaboratif seperti itu,” jelasnya.

Aris menambahkan, selama tahap sosialisasi di bulan Juni ini, Korlantas Polri pun telah memperoleh dan memetakan data angkutan over dimension over load melalui sistem SISLAPOPS. Data ini, sambung Aris, dapat digunakan dalam rangka menyusun rencana aksi menuju zero over dimension dan over load.

Lebih lanjut, salah satu urgensi utama dari kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam mengintegrasikan data angkutan barang ini adalah untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat beban berlebih dari kendaraan over dimension over load. Plt. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Kemen PU, Nyoman Suaryana, menyampaikan bahwa truk-truk lebih dimensi dan muatan mempercepat penurunan umur jalan secara drastis.

“Kendaraan dengan muatan berlebih meningkatkan Faktor Daya Rusak atau Vehicle Damage Factor (VDF), yang menyebabkan umur jalan menyusut drastis. Seharusnya umur jalan bisa 10 tahun, karena dilintasi truk over dimension over load, umur jalan hanya menjadi tiga tahun,” jelas Nyoman.

Nyoman mengatakan, dari hasil perhitungan Kemen PU, negara mengalami kerugian cukup besar akibat kerusakan jalan yang disebabkan angkutan barang lebih dimensi dan muatan. Indikasi pemborosan keuangan negara akibat kerusakan jalan nasional maupun provinsi atau kabupaten dan kota tiap tahun sebesar Rp47,43 triliun.

Untuk itu Kemen PU mendorong Kemenhub memperkuat regulasi mengenai jaringan Jalan Beban Harian (JBH), khususnya terkait sumbu kendaraan dan spesifikasi karoseri, guna mendorong penggunaan jumlah sumbu yang lebih banyak. Kemen PU juga memberikan rekomendasi yaitu penerapan konfigurasi multi axle pada truk dengan mempertimbangkan ketentuan jumlah sumbu sesuai kelas jalan.

Menanggapi diskusi pada forum ini, moderator, Yayat Supriyatna turut menekankan bahwa penanganan angkutan barang lebih dimensi dan muatan tidak cukup hanya dibahas tetapi juga harus diikuti dengan langkah nyata lintas kementerian/lembaga.

“Yang penting juga adalah bagaimana kita bergerak bersama, kita perlu aksi nyata dan konkret bukan hanya sekadar menyusun rencana. Karena masalah kendaraan over dimension over load ini sudah berdampak langsung pada keselamatan hingga infrastruktur,” ucapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, nantinya melalui proses integrasi data lintas kementerian/lembaga yang terstruktur diharapkan data yang terkumpul bisa saling melengkapi dan tidak tumpang tindih, sehingga penanganan angkutan barang tidak hanya lebih efektif dan adil tetapi bisa menjadi dasar untuk membangun sistem transportasi nasional yang aman.