Prabowo: Kemiskinan Sulit Diberantas Karena Kekayaan Dikuasai Segelintir Elite

Bantuan Sosial (Bansos) yang selama ini menjadi instrumen Pemerintah jelasnya hanya bersifat temporer untuk menahan kemerosotan daya beli lebih dalam lagi, namun tidak relevan untuk menanggulangi kemiskinan struktural.

“Pemerintah harus mengedepankan demokrasi ekonomi yang mendorong redistribusi ekonomi baik sumber daya maupun pendapatan,” tegasnya.

Distribusi Keadilan

Sebelumnya, Guru Besar Sosiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan, pengukuran kemiskinan seharusnya didasari oleh konsep distribusi keadilan bukan sekedar angka-angka formal yang mencatat garis kemiskinan.

“Pengukuran yang selama ini dilakukan hanya untukmengetahui garis kemiskinan, belum memasukkan faktor kesenjangan sosial yang ada di tengah masyarakat. Seharusnya metode pengukuran ditujukan untuk memperbaiki keadaan, dengan mempertimbangkan distribusi keadilan ekonomi, dan ini harus menyertakan tingkat kesenjangan yang terjadi di masyarakat,” kata Bagong.

Bank Dunia sendiri telah mengevaluasi metode perhitungan kemiskinan global pada Juni 2025. Standar baru menggunakan purchasing power parities (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017.

Perubahan itu berdampak besar terhadap data kemiskinan Indonesia. Berdasarkan dokumen “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)”, jumlah penduduk miskin melonjak.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2024 mencapai 285,1 juta jiwa.

Dari jumlah tersebut, jika menggunakan metode PPP 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 68,25 persen atau sekitar 194,67 juta orang.