Prabowo: Kemiskinan Sulit Diberantas Karena Kekayaan Dikuasai Segelintir Elite

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di forum The 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025), di Moskow pekan lalu mengatakan kemiskinan di Indonesia sulit diberantas karena kekayaan hanya dikuasai segelintir elite. Kelompok elite itu terdiri dari pengusaha besar, pejabat, dan aktor politik. Kolusi di antara mereka membuat masyarakat miskin terjebak dan sulit naik ke kelas menengah.

“Ada bahaya di negara-negara berkembang seperti Indonesia dari apa yang kita anggap sebagai bahaya penguasaan negara,” kata Prabowo.

Kolusi antara pemodal besar dengan pejabat pemerintah dan elite politik. Pada akhirnya, kolusi antara kelompok itu tidak membuahkan hasil pengentasan kemiskinan dan perluasan kelas menengah.

Prabowo pun dalam kesempatan itu menolak model ekonomi kapitalis dan sosialis. Ia memilih jalan tengah untuk menggabungkan sisi baik dari keduanya.

Menurut Presiden, sosialisme murni gagal karena menciptakan kebergantungan, sementara kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan.

“Sosialisme murni, seperti yang telah kita lihat, tidak berhasil. Itu utopia. Sosialisme murni, kita melihat banyak peluang dan banyak kasus, orang tidak mau bekerja,” jelas Prabowo.

“Kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan, menghasilkan hanya sebagian kecil orang yang menikmati hasil kekayaan,” lanjut Kepala Negara.

Prabowo pun menekankan pentingnya inovasi dan inisiatif dari sistem kapitalisme. Namun, ia menilai negara tetap perlu intervensi agar kelompok miskin tidak tertinggal.

“Kita ingin menggunakan kreativitas kapitalisme, inovasi, inisiatif. Ya, kita membutuhkan itu,” katanya.

“Tetapi kita membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, untuk campur tangan dan melindungi yang lemah,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo, peneliti dari Mubyarto Institute, Awan Santosa menilai corak kemiskinan di Indonesia adalah struktural. Hal itu terlihat dimana rakyat miskin di tengah kelimpahan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dikuasai oleh segelintir elit pemodal yang berkolusi dengan penguasa.

“Struktur oligarkis ini menghambat transformasi struktural ekonomi rakyat, sehingga kemiskinan menjadi tidak mudah untuk diatasi,” jelas Awan.

Awan mengatakan, Pemerintah harus melanjutkan agenda reformasi struktural sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, di antaranya melalui implementasi reforma agraria dan revitalisasi koperasi.

Hal itu karena banyak rumah tangga yang rentan miskin ketika terjadi gejolak atau krisis ekonomi sehingga kemiskinan akan mengalami peningkatan.