Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pemerintah RI Diminta Perlihatkan Kepemimpinan Iklim pada Second NDC

📅 Kamis, 19 Jun 2025, 21:13 WIB | Oleh:
Pemerintah RI Diminta Perlihatkan Kepemimpinan Iklim pada Second NDC Doc: ANTARA/foto-Anadolu
Ket. Sidang ke-29 Konferensi Para Pihak (COP29) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dimulai di Baku, dan sekitar 80 kepala negara serta pemerintahan akan ikut serta dalam pertemuan ini.

JAKARTA - Sejumlah organisasi lingkungan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan iklim dalam dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution (NDC), merespons pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) terkait isu tersebut.

"Justru saat inilah dunia memerlukan negara-negara yang berani memimpin dengan ambisi tinggi. Komitmen besar yang didukung kebijakan konkret jauh lebih dihargai daripada kehati-hatian yang akhirnya memundurkan langkah kolektif global," ujar Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Nadia Hadad di Jakarta, Kamis (19/6).

"Yang paling mencoreng wajah diplomasi Indonesia adalah jika kita menurunkan ambisi pada saat dunia sedang memperkuatnya," tambah Nadia Hadad.

Pernyataan itu merespons Menhut Raja Juli Antoni yang mendorong agar Second NDC yang kini masih dalam proses penyelesaian untuk disusun secara realistis, inklusif, dan dapat dieksekusi. Ia juga menyatakan bahwa target yang terlalu ambisius dapat merusak wajah diplomasi Indonesia jika pada akhirnya tidak tercapai.

Dia menyebut Second NDC adalah versi terbaru dari kontribusi iklim nasional (NDC) yang wajib diperbarui setiap lima tahun sesuai amanat Perjanjian Paris. Tahun 2025  menjadi tonggak penting ketika negara harus mengajukan NDC baru sejalan dengan target membatasi suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius.

Tanpa peningkatan besar-besaran dalam Second NDC tahun ini, menurutnya, dunia justru melaju menuju bencana.

Dalam pernyataan serupa, Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) meminta agar penyusunan dokumen iklim nasional, sesuai dengan pernyataan Menhut, agar dilakukan dengan terbuka dan melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, petani kecil nelayan, dan lain sebagainya.

Raynaldo G. Sembiring selaku Direktur Eksekutif ICEL yang tergabung dalam ARUKI menyebut komitmen iklim harus didukung dengan kebijakan politik dan penegakan hukum agar hutan tetap menjadi penyangga kehidupan dan benteng menghadapi krisis iklim.

Menurutnya, komitmen Indonesia dalam Second NDC seharusnya tidak lebih lemah dari Enhanced NDC yang berlaku saat ini. Krisis iklim sudah terjadi, dimana target 1,5 derajat Celcius secara global juga diprediksi akan terlewati.

Target FOLU Net Sink 2030 milik Indonesia, kata dia, sebaiknya tidak dikurangi, bahkan harus lebih ambisius karena merupakan wajah diplomasi Indonesia.

"Tidak hanya itu, Second NDC juga seharusnya dapat merefleksikan komitmen peningkatan kapasitas energi terbarukan global hingga tiga kali lipat pada 2030," kata Raynaldo. Ant

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
jakartafair2026

Nasional
Penerapan Verifikasi Biomet...
Ekonomi
Harga Telur Peternak di Tem...
Daerah
Budidaya Sayuran Hidroponik...
Ekonomi
Produksi Seragam Sambut Tah...

Hutan Kota Rorotan

2 jam lalu | Deri Henriawan

Megapolitan
Hutan Kota Rorotan
Pertamina dan KKP Berkolaborasi Perkuat Pasokan BBM Nelayan Dukung Perikanan Nasional

Pertamina dan KKP Berkolaborasi Perkuat Pasokan BBM Nelayan Dukung Perikanan Nasional

02 Jul 2026
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.