Wali Kota Bandung Nyatakan Komitmen Lawan Korupsi
📅 Kamis, 05 Jun 2025, 00:25 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: Humas Kota Bandung
BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bersama seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat menyatakan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi beserta Kepala Daerah se-Jawa Barat dalam forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Gedung Pakuan Kota Bandung, Rabu (4/6)
Dalam deklarasi tersebut, lima butir komitmen ditegaskan secara bersama-sama, mencerminkan semangat integritas dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan di Jawa Barat.
Pertama, seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat berkomitmen menjalankan tugas secara benar, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
Kedua, mereka menjunjung tinggi integritas kelembagaan dan kepemimpinan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi.
Sebaiknya Anda baca juga:
Ketiga, perencanaan dan penganggaran APBD harus terbebas dari intervensi pihak manapun, dengan mengutamakan kepentingan publik dan kemanfaatan yang nyata bagi rakyat.
Keempat, penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian akan terus dilakukan untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kelima, para pemimpin daerah menyatakan tekad untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui langkah preventif maupun penegakan hukum.
Deklarasi ini disaksikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Pujianto Purnama.
"Kami mengapresiasi langkah komitmen ini. Tapi lebih dari sekadar pernyataan, yang kita butuhkan adalah implementasi konkret di lapangan. KPK siap mendampingi dan mengawasi," ujar Bahtiar
Sedangkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan komitmen ini akan dijadikan pegangan dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya terkait pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan perizinan.
“Bandung harus menjadi contoh. Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pengelolaan APBD. Kami akan terus perkuat sistem pengawasan internal, termasuk lewat digitalisasi dan pelibatan masyarakat,” ujar wali Kota Farhan. ils/I-1
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!