PAD NTT Terlampau Rendah, Hanya 10 Persen, Butuh Dukungan Fiskal dan Akses Keuangan

JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menekankan pentingnya afirmasi kebijakan fiskal dan penguatan akses kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya pada sektor UMKM dan sumber daya potensial lainnya. 

Pernyataan ini ia sampaikan saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI bersama sejumlah lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/05).

“Dalam diskusi kita dengan Kemenkeu, LPS, dan OJK, kami mendorong adanya afirmasi kebijakan, baik dari sisi fiskal maupun dari sisi keuangan yang dalam hal ini termasuk kebijakan mikroprudensial dari OJK,” ujar Kholid.

Berdasarkan informasi yang ia terima, Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT masih tergolong rendah, hanya sekitar 10 hingga 11 persen, sementara sisanya sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam mengembangkan perekonomian secara mandiri.

“PAD NTT ini masih cukup rendah, artinya ketergantungan pada pemerintah pusat sangat besar. Di sisi lain, indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan juga masih tinggi, yakni sekitar 19 persen. Ini menjadi tantangan serius yang membutuhkan solusi luar biasa,” ujarnya.

Menurut Kholid, penguatan akses terhadap kredit dan dukungan kebijakan fiskal yang afirmatif bisa menjadi sebuah solusi yang dibutuhkan oleh NTT. Maka dari itu, ia menekankan sektor-sektor produktif seperti UMKM, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri kecil memiliki potensi besar untuk dikembangkan di NTT.

“Harus ada terobosan melalui kebijakan kredit dan fiskal yang mendorong sektor-sektor seperti UMKM, pariwisata, industri, pertanian, dan peternakan. Ruang untuk berkembang itu sangat terbuka lebar, tinggal bagaimana kita memberi sentuhan nyata dari pusat,” tegasnya.

Kholid menambahkan, peran OJK sangat strategis dalam memperluas jangkauan pembiayaan bagi pelaku usaha lokal. Ia secara khusus meminta agar OJK memperkuat sektor UMKM di NTT dengan kebijakan yang memudahkan akses terhadap pembiayaan dan mendorong industri jasa keuangan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

“Kita sudah minta OJK agar memperkuat UMKM di sini. Kredit harus ditingkatkan agar UMKM dan industri lokal bisa tumbuh lebih baik. Ini bagian dari upaya kolektif membangun NTT yang tak hanya dikenal dari sektor pariwisata, tapi juga sektor riil lainnya,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.