Mengapa Nilai Tukar Rupiah yang Merosot Menjadi Tanda Bahaya bagi Perekonomian Indonesia

Di samping tantangan dalam negerinya, Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, pada saat yang sama tengah bergulat dengan pukulan ganda berupa perlambatan ekonomi Tiongkok dan dampak perang dagang Trump yang meningkat.

Dalam pengumuman “Hari Pembebasan” pada hari Rabu, Trump mengumumkan tarif sebesar 32 persen terhadap impor dari Indonesia.

Bagaimana perekonomian Indonesia secara keseluruhan?

Indonesia, negara berpenghasilan menengah dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 4.960 dolar AS pada tahun 2024, telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang solid dalam beberapa tahun terakhir.

PDB naik lebih dari 5 persen tahun lalu, setelah ekspansi serupa pada tahun 2023 dan 2023.

Tetapi angka-angka utama tersebut tidak menggambarkan kemerosotan nyata dalam taraf hidup sebagian besar penduduk Indonesia.

Jumlah orang Indonesia yang diklasifikasikan sebagai kelas menengah oleh Badan Pusat Statistik Jakarta – yang didefinisikan sebagai mereka yang pengeluaran bulanan antara 2 juta rupiah dan 9,9 juta rupiah  – turun dari 57,3 juta pada tahun 2019 menjadi 47,8 juta tahun lalu , penurunan ini disebabkan oleh faktor-faktor termasuk inflasi yang lebih tinggi dan efek COVID-19 yang masih ada.

Pada bulan Maret, mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menggambarkan kelas menengah negara ini sebagai “populasi yang tertekan secara ekonomi” dengan daya beli yang melemah dan tabungan yang terbatas.

“Indonesia sedang berada dalam periode yang paling menantang dan sulit sejak krisis keuangan Asia 1997-98 dan ada alasan domestik dan internasional untuk itu,” kata Hill dari ANU.

"Alasan domestik adalah presiden baru. Komunitas bisnis masih berusaha mencari tahu ke mana ia ingin melangkah dan mengelola situasi fiskal, dan itu dikombinasikan dengan lingkungan eksternal."

Sukarsono dari Control Risks mengatakan tantangan ekonomi negara ini memunculkan pertanyaan tentang prioritas Prabowo.

“Ketika pemerintah seharusnya lebih fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan menyusutnya kelas menengah saat ini, pemerintah justru lebih sibuk dengan program-program yang tidak mengatasi penurunan daya beli dan gelombang PHK di tengah memburuknya kondisi sektor manufaktur padat karya,” kata Sukarsono.