AS Sebut Chip Huawei Sebagai Ancaman Keamanan Nasional Global

Pemerintahan Trump meningkatkan kampanyenya terhadap kemajuan teknologi Tiongkok, dengan memperingatkan bahwa penggunaan chip AI milik Huawei di seluruh dunia dapat melanggar undang-undang pengendalian ekspor Amerika Serikat.

WASHINGTON - Pada Selasa (13/5) lalu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) memberikan klarifikasi bahwa chip seri Ascend milik Huawei, khususnya tipe 910B, 910C, dan 910D — kemungkinan besar dibuat dengan teknologi atau perangkat lunak yang berasal dari AS, sehingga berpotensi melanggar peraturan ekspor Amerika.

Seperti dikutip dari cryptopolitan, Biro Industri dan Keamanan (BIS) menyatakan bahwa yang diberikan adalah panduan resmi, bukan peraturan baru. Klarifikasi tersebut menegaskan bahwa penggunaan chip canggih buatan Huawei, tanpa memandang lokasi penggunanya, dapat memicu tindakan penegakan hukum. Menurut pengacara ekspor Kevin Wolf, panduan ini mengonfirmasi interpretasi yang telah lama berlaku atas hukum ekspor yang ada.

Chip Huawei Disorot Seiring Menguatnya Dominasi Pasar

Chip Ascend menjadi sorotan setelah kemajuan signifikan yang dicapai Huawei dalam bidang kecerdasan buatan (AI). Meskipun telah diputus dari akses ke pemasok Amerika seperti Nvidia, perusahaan teknologi asal Tiongkok tersebut berhasil merancang klaster chip AI yang, jika digunakan dalam jumlah besar, mampu melampaui performa chip Nvidia dalam hal komputasi dan memori.

Meski secara individual chip 910C milik Huawei tidak sekuat produk Nvidia, chip ini kini menjadi inti dari klaster AI baru yang tersebar di berbagai wilayah Tiongkok. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan Huawei untuk tetap bersaing di tengah tekanan sanksi teknologi Barat, sekaligus memperkuat posisi Tiongkok dalam perlombaan global pengembangan AI.

Meskipun Huawei masih masuk dalam daftar hitam ekspor Amerika Serikat, perusahaan tersebut terus meningkatkan kapasitas produksi chip-nya di dalam negeri. Langkah ini merupakan respons cepat terhadap lonjakan permintaan dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang kehilangan akses ke chip-chip unggulan buatan Nvidia akibat pembatasan AS.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Huawei mempercepat pengembangan jalur produksi semikonduktor domestik. Situasi ini memperlihatkan bagaimana perusahaan teknologi Tiongkok beradaptasi dan membangun kemandirian teknologi di tengah tekanan sanksi Barat.

CEO Nvidia, Jensen Huang, baru-baru ini mengakui kekuatan kompetitif Huawei dengan menyebutnya sebagai “salah satu perusahaan teknologi paling tangguh di dunia.” Ia juga menyerukan agar Washington merumuskan kebijakan yang mendukung daya saing perusahaan-perusahaan AS dalam persaingan teknologi global, alih-alih terus mengandalkan sanksi atau pembatasan.

Menariknya, pada hari yang sama ketika Biro Industri dan Keamanan (BIS) mengeluarkan panduan terkait chip Huawei, pemerintah AS juga mencabut AI Diffusion Rule era Biden. Aturan tersebut sebelumnya membatasi ekspor chip AI oleh perusahaan AS ke pihak asing, terutama di Tiongkok. Pemerintahan Trump menilai aturan itu terlalu birokratis dan berencana menggantinya dengan versi yang lebih sederhana.

Pencabutan aturan ini terjadi tepat setelah kunjungan penting Donald Trump ke Arab Saudi. Dalam kunjungan tersebut, perusahaan AI baru milik negara Saudi, Humain, mengumumkan komitmen untuk membangun infrastruktur AI dengan basis ratusan ribu chip dari Nvidia—menandakan bahwa pasar AI global tetap menjadi ajang perebutan pengaruh antara kekuatan teknologi besar.

Gencatan Tarif Redakan Ketegangan Perdagangan AS-Tiongkok

Pembatasan penggunaan chip AI terjadi di tengah mencairnya hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara baru saja mencapai kesepakatan di Swiss untuk memangkas tarif impor dan membekukan sejumlah tarif lainnya selama 90 hari — sebuah langkah deeskalasi yang jarang terjadi dalam konflik dagang yang selama ini telah berkembang menjadi perang dagang penuh.

Kesepakatan ini dipandang sebagai sinyal positif bahwa Washington dan Beijing mulai mencari jalan tengah dalam meredam ketegangan ekonomi yang selama bertahun-tahun mengganggu pasar global dan rantai pasok internasional. Meskipun masih terdapat banyak isu yang belum terselesaikan, langkah ini membuka peluang dialog lanjutan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.