Bank Dunia Sebut 172 Juta Penduduk Indonesia Masih Miskin

Pemerintah kata Maruf harus berani mengakui kenyataan baru ini agar kebijakan sosial dan ekonomi yang dirancang lebih akurat. “Tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi makro atau sekadar memperluas program bantuan sosial. Jauh lebih penting adalah memperbesar kesempatan kerja yang layak bagi rakyat,” tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penciptaan lapangan kerja justru melambat, sementara jumlah angkatan kerja baru terus bertambah. “Kebijakan yang populis tapi tidak disertai penciptaan lapangan kerja riil hanya akan memperdalam ketimpangan sosial,” ujarnya.

Maruf pun mendorong Pemerintah untuk mempercepat reformasi struktural di sektor ekonomi, mengurangi kebergantungan pada sektor informal, serta mendorong lahirnya industri dan sektor produktif baru yang dapat menyerap tenaga kerja secara luas.

Introspeksi

Sementara itu, Guru Besar Sosiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan, Indonesia lebih baik melakukan introspeksi atas penilaian Bank Dunia tersebut dan melakukan pembenaham, karena pada kenyataannya kesenjangan ekonomi antara orang kaya dengan orang miskin semakin jauh membuat mereka sulit bersaing jika ingin memperbaiki nasibnya.

“Selama ini terdapat salah persepsi terkait definisi kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya terukur dari faktor ekonomi saja. Namun, terdapat lima indikator yang dapat menentukan kemiskinan seseorang. Bahkan empat dimensi yang lain justru bukan dimensi ekonomi. Hal ini menjadi banyak kesalahan dalam persepsi masyarakat dalam melihat kemiskinan,” kata Bagong.

Dimensi yang harus mendapat perhatian, salah satunya ketidakberdayaan. Posisi tawar keluarga miskin yang rendah terhadap kelas sosial di atasnya, membuat keluarga miskin cenderung memiliki margin keuntungan yang tipis.

Dengan hanya mengandalkan program yang menaikkan skala usaha orang miskin, justru malah berisiko menghadapkan mereka dalam persaingan ketat, karena yang mereka hadapi adalah orang yang berada di atasnya.

Tindakan yang pas untuk memberdayakan masyarakat miskin adalah dengan tidak membuatnya bersaing dengan kompetitor yang lebih besar.

Peneliti dari Mubyarto Institute, Awan Santosa nenegaskan, kalau untuk keperluan komparasi antar negara dengan standar dan kondisi yang relatif sama maka ukuran Bank Dunia tersebut akan relevan.

Lebih tingginya tingkat kemiskinan dengan acuan standar atau garis kemiskinan yang jauh lebih tinggi selain akan lebih mendekatkan angka tersebut pasa realitas kondisi dan permasalahan yang dihadapi penduduk miskin, juga akan mendorong pemerintah lebih serius dalam menanggulangi kemiskinan.

“Mengingat jumlahnya yang relatif besar maka penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan struktural, yang terkait dengan upaya membangun sistem ekonomi yang adil dan demokratis, yang bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat,” pungkas Awan.