Bank Dunia Sebut 172 Juta Penduduk Indonesia Masih Miskin

JAKARTA - Pengumuman Bank Dunia tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024 lalu masih mayoritas yakni dengan persentase hingga 60,3 persen atau sebanyak 171,91 juta jiwa dari total penduduk yang tercatat sebanyak 285,1 juta jiwa. 

Angka kemiskinan yang disampaikan Bank Dunia itu sangat kontras dengan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 hanya 8,57 persen atau sejumlah 24,06 juta jiwa.

Jomplangnya angka kemiskinan versi Bank Dunia dengan BPS itu karena metode penghitungan penduduk yang digunakan berbeda.

Bank Dunia menghitung dengan acuan acuan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle income country) sebesar 6,85 dollar AS per kapita per hari atau setara pengeluaran 115.080 rupiah per orang per hari dengan kurs 16.800 per dollar AS.

Meski penduduk Indonesia masih mayoritas miskin, namun Bank Dunia memperkirakan persentase penduduk miskin untuk 2024 itu turun dibanding 2023 yang sebesar 61,8 persen. Lembaga tersebut juga memproyeksi tingkat kemiskinan Indonesia pada 2025 akan semakin menurun menjadi 58,7 persen dan pada 2026 menjadi 57,2 persen, serta di 2027 menjadi 55,5 persen.

“Meskipun permintaan yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko overheating,” sebut laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025, yang dikutip Selasa (29/4).

Bank Dunia juga memberikan ukuran tingkat kemiskinan Indonesia bila mendasari acuan garis kemiskinan dalam bentuk Purchasing Power Parity (PPP) kategori international poverty rate yang sebesar 2,15 dollar AS per kapita per hari, dan lower middle income poverty rate sebesar 3,65 dollar AS per kapita per hari.

Jika mengacu pada international poverty rate sebesar 2,15 dollar AS per kapita per hari, maka persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2024 memang hanya 1,3 persen atau hanya 3,7 juta jiwa. Sedangkan dengan ukuran garis kemiskinan untuk kategori lower middle income poverty rate sebesar 3,65 dollar AS per kapita per hari, maka jumlah penduduk miskin mencapai 44,47 juta jiwa atau 15,6 persen dari total penduduk.

Bank Dunia sendiri telah menggolongkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023, setelah mencapai gross national income atau GNI (pendapatan nasional bruto sebesar 4.580 dollar AS per kapita.

Dengan demikian, ukuran garis kemiskinan yang pantas digunakan untuk Indonesia mengacu pada pengeluaran 6,85 dollar AS per kapita per hari atau setara pengeluaran 115.080 per orang per hari, sehingga jumlah penduduk miskinnya setara 60,3 persen dari total penduduk.

Kalau dibanding negara tetangga, jumlah kemiskinan di Indonesia pada 2024 berada di posisi kedua setelah Laos yang tercatat 68,5 persen. Sedangkan dibanding Malaysia, RI tertinggal jauha karena angka kemiskinan Malaysia hanya 1,3 persen. Begitu pula dengan Thailand yang hanya 7,1 persen, Vietnam 18,2 persen dan Filipina 50,6 persen.

Perbarui Metode Perhitungan

Menanggapi pernyataan Bank Dunia itu, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf mengatakan Pemerintah perlu segera memperbarui metode penghitungan angka kemiskinan nasional agar lebih sesuai dengan standar baru yang digunakan Bank Dunia. Menurutnya, tanpa pembaruan itu, kebijakan pengentasan kemiskinan akan terus bersandar pada asumsi yang keliru dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Selama ini, garis kemiskinan nasional hanya dipatok sekitar 500 ribu rupiah per bulan atau sekitar 16 ribu rupiah per hari per kapita. Dengan angka ini, pemerintah seakan-akan menganggap kebutuhan dasar rakyat bisa dipenuhi dengan jumlah yang jauh dari layak,” kata Maruf dari Yogyakarta, Selasa (29/4).

Pemerintah kata Maruf harus berani mengakui kenyataan baru ini agar kebijakan sosial dan ekonomi yang dirancang lebih akurat. “Tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi makro atau sekadar memperluas program bantuan sosial. Jauh lebih penting adalah memperbesar kesempatan kerja yang layak bagi rakyat,” tegasnya.