BKSDA Maluku lepasliarkan tujuh ekor burung endemik di Hutan Aru

Ambon, 11/3  - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Maluku melepasliarkan sebanyak tujuh burung endemik hasil penyelamatan dari peredaran ilegal, di kawasan Hutan Desa Durjela, Kabupaten Kepulauan Aru.

Burung-burung tersebut terdiri dari empat Nuri Aru (Chalcopsitta scintillata) dan tiga Perkici Pelangi (Trichoglossus haematodus), yang sebelumnya telah menjalani rehabilitasi di Stasiun Konservasi Satwa Dobo.

“Ketujuh burung yang dilepasliarkan merupakan hasil penyitaan dari aktivitas perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal yang berhasil diamankan oleh petugas Resort KSDA Dobo,” kata Polisi Kehutanan (Polhut) BKSDA Maluku Seto, di Ambon, Selasa.

Setelah diselamatkan, kata dia, burung-burung tersebut mendapatkan perawatan intensif, termasuk masa karantina dan rehabilitasi, sebelum dinyatakan siap kembali ke habitat aslinya.

Ia menyatakan pelepasliaran ini merupakan bagian dari upaya konservasi untuk menjaga kelestarian satwa endemik Maluku, khususnya di Kepulauan Aru, yang menjadi habitat alami berbagai jenis burung langka.

“Pelepasliaran ini menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan populasi satwa liar di alam,” ujarnya.

BKSDA Maluku terus berupaya menekan peredaran satwa ilegal dengan meningkatkan pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa endemik.

BKSDA Maluku mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, organisasi lingkungan, dan komunitas pecinta alam, untuk terus mendukung upaya konservasi satwa liar.

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pelestarian dengan tidak menangkap, memperjualbelikan, atau memelihara satwa liar yang dilindungi.

“Upaya bersama ini diharapkan dapat mencegah kepunahan spesies khas Maluku dan memastikan kelangsungan hidup mereka di alam bebas,” ucap Seto.

Dengan pelepasliaran ini, ia juga berharap burung-burung tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan alaminya dan berkembang biak untuk menjaga populasi mereka di alam liar.

Keberhasilan pelepasliaran satwa juga bergantung pada ekosistem yang sehat dan minimnya gangguan dari aktivitas manusia, seperti perburuan dan perambahan hutan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa "Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta (Pasal 40 ayat 2)".