Wali Kota: Transportasi Publik Bandung Naik Kelas

BANDUNG - Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya resmi memasuki tahap awal dengan dilaksanakannya groundbreaking Indonesia Mass Transit Project (Mastran). Proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi solusi kemacetan sekaligus menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, terintegrasi dan ramah lingkungan di kawasan Cekungan Bandung.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama Public Service Obligation (PSO) untuk layanan angkutan massal di kawasan Cekungan Bandung, Jawa Barat yang digelar di Terminal Leuwipanjang, Rabu (22/7).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap mendukung penuh implementasi proyek tersebut. Menurut dia, integrasi transportasi massal menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan investasi sekaligus menata kawasan perkotaan.

Wali Kota Farhan mengungkapkan, salah satu peluang yang disiapkan adalah pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor BRT. Penataan tersebut dilakukan karena sepanjang jalur BRT nantinya tidak lagi diperbolehkan adanya parkir di badan jalan maupun pedagang kaki lima.

“Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan,” kata Wali Kota Farhan.

Ia menjelaskan, Pemkot Bandung telah berkomitmen mendukung skema Public Service Obligation (PSO) sejak program ini mulai dirancang pada 2024. Kota Bandung juga menjadi daerah dengan kontribusi terbesar karena menjadi penerima manfaat utama layanan BRT.

Wali Kota Farhan berharap tarif BRT nantinya tetap terjangkau sehingga semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi publik.

“Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik,” ujar dia.

Menurut Wali Kota Farhan, angkutan kota tidak akan dihilangkan, tetapi akan bertransformasi menjadi layanan feeder berbasis kendaraan listrik yang terhubung dengan koridor utama BRT. Saat ini, Pemkot Bandung bersama berbagai pihak juga tengah menyusun model bisnis serta melakukan simulasi rekayasa lalu lintas termasuk kemungkinan penyesuaian arus di sejumlah ruas jalan utama.

“Angkot lama tidak akan dihilangkan tapi akan jadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT,” ungkap dia.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan kawasan Bandung Raya merupakan salah satu metropolitan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Namun, tingginya penggunaan kendaraan pribadi telah memicu kemacetan yang berdampak pada produktivitas, biaya perjalanan hingga kualitas lingkungan.

Menurut dia, pembangunan BRT menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau serta terintegrasi dengan berbagai moda transportasi.

“BRT akan menjadi tulang punggung layanan transportasi massal yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan (feeder), dan moda transportasi lainnya sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir,” kata Dudy.

Selain groundbreaking, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga menandatangani kerja sama penyediaan PSO untuk memastikan layanan angkutan massal dapat beroperasi secara berkelanjutan dengan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

Sedangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut pembangunan BRT menjadi penanda dimulainya era baru transportasi publik di Bandung Raya. Angkutan kota konvensional akan diarahkan menjadi layanan pengumpan berbasis kendaraan listrik agar tetap menjadi bagian dari sistem transportasi massal yang terintegrasi.

Ia juga mendorong para sopir angkot dapat bertransformasi menjadi pemilik kendaraan listrik melalui skema pembiayaan yang memudahkan sehingga kesejahteraan mereka tetap terjaga.