KKP tingkatkan pengawasan alat tangkap ikan demi kesejahteraan nelayan

Jakarta, 25/2 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan akan meningkatkan pengawasan alat tangkap ikan guna memastikan kesejahteraan nelayan kecil melalui pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan mengurangi praktek penangkapan ikan yang merusak.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap alat tangkap yang tidak sesuai aturan.

"Pencegahan di pelabuhan, sebelum keberangkatan, KKP melalui unit pengawasan akan memastikan setiap kapal perikanan memiliki alat tangkap yang sesuai dengan regulasi," kata Doni.

Doni menyampaikan hal itu merespon adanya hasil kajian yang disampaikan oleh Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU), dan Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan yang menyatakan bahwa penghasilan nelayan menurun hingga 19,82 persen setiap bulan.

Federasi dan aliansi itu menilai bahwa selain faktor cuaca dan ketersediaan stok sumber daya ikan yang sudah berkurang drastis di laut, hal lain yang menyebabkan menurunnya pendapatan nelayan kecil adalah pemakaian alat tangkap merusak, seperti trawl atau jaring tarik berkantong.

"KKP mengapresiasi hasil kajian yang disampaikan oleh FSNN, ANSU dan Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan terkait dampak penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan terhadap kesejahteraan nelayan kecil," ujarnya.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa kajian itu menjadi masukan penting bagi KKP dalam memperkuat pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan serta perlindungan nelayan kecil.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap yang dilarang, KKP telah dan akan terus memperketat pengawasan melalui langkah-langkah, pertama pencegahan di pelabuhan.

Sebelum keberangkatan, KKP melalui unit pengawasan akan memastikan setiap kapal perikanan memiliki alat tangkap yang sesuai dengan regulasi.

Kemudian, kapal yang tidak memenuhi persyaratan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak akan diizinkan melaut.

"Kapal-kapal yang melakukan penangkapan di laut dipantau dengan VMS untuk memastikan mereka menangkap sesuai dg fishing ground (wilayah tangkap) yang diizinkan," ujarnya.

Upaya kedua yang bakal dilakukan KKP yakni pemeriksaan setelah penangkapan. Setelah kapal kembali beroperasi, KKP akan melakukan pengecekan terhadap hasil tangkapan untuk memastikan kesesuaian dengan alat tangkap yang terdaftar dalam SLO dan SPB.

"Jika ditemukan pelanggaran, tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku akan diterapkan," tegasnya.

Doni menuturkan bahwa langkah-langkah itu sejalan dengan komitmen KKP dalam mendukung nelayan kecil serta menjaga ekosistem laut agar tetap produktif dan berkelanjutan.