#IndonesiaGelap, Alarm bagi Publik Agar Tak Terlena Narasi Penguasa

Sesuai dengan teori tersebut, dalam sistem politik, individu cenderung menerima narasi dominan yang disebarluaskan oleh penguasa dan media. Inipun termasuk apabila narasi tersebut bertentangan dengan kepentingan mereka

Itulah mengapa penguasa kita gemar menggunakan kerja dari para buzzer untuk membingkai sebuah peristiwa atau fenomena. Semua itu dapat menguatkan narasi penguasa yang menjelaskan bahwa semua baik-baik saja.

Dalam buku The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion, psikolog sosial asal AS Jonathan Haidt menjelaskan bahwa preferensi politik masyarakat sering kali didasarkan pada emosi dan identitas kelompok, bukan analisis rasional terhadap kebijakan.

Jika pemerintah berhasil membangun citra populis yang kuat—misalnya dengan menampilkan diri sebagai pembela rakyat kecil atau pemimpin yang tegas—maka dukungan publik bisa meningkat. Ini bahkan jika kebijakan yang diambil justru merugikan mereka dalam jangka panjang.

Kuatnya narasi penguasa ini kerap kali diperparah oleh peran media massa yang melakukan propaganda model. Menurut Edward S. Herman dan Noam Chomsky dalam buku Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988), propaganda model adalah ketika kebijakan pemerintah dapat terlihat lebih populer dari kenyataan sesungguhnya karena adanya kontrol terhadap wacana publik.

Media yang berpihak pada elite politik cenderung menonjolkan aspek positif pemerintahan. Sementara itu, kritik dibungkam atau disisihkan ke ruang-ruang marjinal.

Jika pemerintah terus menutup diri terhadap kritik dan mengandalkan strategi komunikasi hegemonik untuk menutupi kegagalannya, maka gerakan seperti #IndonesiaGelap akan semakin relevan sebagai ruang alternatif bagi warga untuk menuntut akuntabilitas.

Harapannya, gerakan ini tidak hanya menjadi reaksi sesaat terhadap kebijakan yang dinilai merugikan, tetapi berkembang menjadi upaya jangka panjang dalam membangun masyarakat sipil yang lebih kuat dan independen.

Merebut ruang narasi

Tantangan terbesar dari gerakan ini adalah bagaimana ia dapat bertahan dan berkembang di tengah represi politik dan kontrol terhadap ruang publik, serta dapat diakomodasi dalam kebijakan publik.

Pemerintah yang memiliki akses terhadap aparat, media, dan infrastruktur digital bisa berisiko menekan gerakan semacam ini melalui propaganda, kriminalisasi aktivis, atau bahkan sensor terhadap informasi kritis.

Oleh karena itu, aksi Indonesia Gelap harus mampu beradaptasi dengan strategi perlawanan yang fleksibel, mulai dari memperkuat jejaring solidaritas lintas sektor, menciptakan narasi tandingan yang lebih luas, hingga menggunakan teknologi untuk menghindari sensor dan manipulasi informasi. Jika tidak, gerakan ini berisiko meredup dan kehilangan daya dorongnya, seperti banyak gerakan protes lainnya yang gagal melewati fase awal euforia.

Ke depan, Indonesia Gelap harus lebih dari sekadar tagar dan aksi sesaat. Gerakan ini perlu bertransformasi menjadi ruang-ruang yang lebih terstruktur untuk edukasi politik dan mobilisasi massa yang berkelanjutan.