#IndonesiaGelap, Alarm bagi Publik Agar Tak Terlena Narasi Penguasa

Wawan Kurniawan, Universitas Indonesia

Bermula dari media sosial, tagar #IndonesiaGelap menjadi bentuk aksi kolektif masyarakat, utamanya kaum muda, yang menuntut keadilan terhadap pemerintah hari ini.

Aksi kolektif yang berawal dari tagar tersebut terealisasi secara serentak di berbagai kota oleh mahasiswa dari berbagai kampus. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas segala bentuk kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak prorakyat.

Bukan hanya untuk memprotes pemerintah, hadirnya #IndonesiaGelap juga terlihat menjadi narasi perlawanan di tengah dominasi penguasa yang menyebarkan narasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Penguasa dalam hal ini pemerintah, kerap menghadirkan gambaran bahwa kondisi Indonesia baik-baik saja. Selain itu, media arus utama juga dapat memperburuk situasi dengan terus menerus menggambarkan kondisi yang tidak sesuai realitas.

Aksi kolektif seperti #IndonesiaGelap menjadi pengingat atau alarm bagi masyarakat luas bahwa ada realitas lain yang coba disembunyikan oleh penguasa. Publik jangan sampai terlena oleh realitas palsu pemerintah.

Terlena narasi penguasa

Berdasarkan hasil survei opini publik oleh Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran mencapai 80,9%. Hanya 19,1% menyatakan tidak puas.

Ini sebenarnya perlu dipahami lebih kritis, karena data tersebut bisa saja hanya respons dari masyarakat yang menjadi korban dari narasi penguasa.

Selain itu, kita perlu juga mempertanyakan metode dan interpretasi survei itu sendiri. Dalam The Illusion of Public Opinion: Fact and Artifact in American Public Opinion Polls (2004), George F. Bishop menyoroti bagaimana desain pertanyaan dalam survei dapat memengaruhi hasil yang diinginkan.

Misalnya, jika survei menanyakan kepuasan secara umum tanpa merinci aspek spesifik dari kebijakan pemerintah, maka responden mungkin akan memberikan jawaban yang lebih positif. Sebab, mereka tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan aspek negatif secara mendalam.

Temuan akan kepuasan semacam itu bisa dilihat juga melalui pendekatan System Justification Theory oleh Jost dan Banaji pada 1994. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk membenarkan dan mempertahankan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang ada, meskipun sistem tersebut merugikan mereka.

John Jost, psikolog sosial Amerika Serikat mengembangkan teori tersebut lebih jauh dengan menunjukkan bahwa seseorang sering kali mendukung sistem yang ada bukan karena mereka mendapat manfaat langsung, tetapi karena adanya kebutuhan psikologis akan stabilitas, ketertiban, dan kepastian.