DPRD: Sistem pengendalian banjir di Jakarta butuh evaluasi

Jakarta -- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyebut sistem pengendalian banjir di DKI Jakarta membutuhkan evaluasi karena ternyata tidak mampu menampung hujan ekstrem.

"Kami menyoroti soal banjir yang diutamakan adalah pencegahan bukan bertindak ketika sudah terjadi," kata Yuke di Jakarta, Jumat.

Yuke mengatakan, cuaca tidak bisa terus-menerus dijadikan faktor penyebab karena kalau Jakarta memiliki sistem pengendalian banjir yang efektif maka bisa meminimalkan terjadinya banjir.

Menurut dia, evaluasi juga harus dilakukan terhadap efektivitas infrastruktur drainase, kapasitas sungai, serta kesiapan pompa dan sistem pengelolaan air di daerah rawan genangan.

Normalisasi dan naturalisasi sungai, sambung Yuke, harus dipercepat, karena masih ada 17,7 km normalisasi Sungai Ciliwung yang belum selesai. Sementara daerah resapan air di Jakarta juga semakin berkurang.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat perlu diperkuat. Terutama dalam mengelola aliran air dari wilayah hulu dan pengoperasian waduk, serta pintu air.

"Dari sisi teknis, kami akan meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk memastikan semua pompa air berfungsi optimal," kata dia.

Optimalisasi pompa air, tambah Yuke, tidak hanya saat banjir terjadi. Namun melalui pemeliharaan rutin sebelum musim hujan.

Tidak hanya itu, menurut dia dibutuhkan peningkatan sistem drainase, terutama di daerah rawan yang berulang kali banjir setiap kali hujan deras.

“Kami juga mendorong Pemprov untuk lebih tegas dalam menertibkan bangunan liar yang menghambat aliran air," katanya.

Yuke menambahkan bahwa pembangunan tanggul di daerah pesisir perlu dipercepat untuk mengantisipasi banjir rob.

Yuke berpendapat, solusi jangka panjang harus segera direalisasikan agar masalah banjir tidak menjadi siklus tahunan tanpa ada perbaikan nyata.

"DPRD akan terus mengawasi dan mendorong agar setiap program penanggulangan banjir benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran," kata Yuke.

Hingga kini Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD)  masih terus berupaya untuk menangani banjir di 22 rukun tetangga (RT) dan sejumlah ruas jalan DKI Jakarta.