Trump Tandatangani Perintah Eksekutif Singkirkan 'Ideologi Transgender' dari Militer

FORCE ONE - Presiden AS Donald Trump pada Senin (27/1) mengatakan telah menandatangani perintah eksekutif yang menghapuskan militer dari “ideologi transgender”, yang berpotensi menjadi kemunduran besar bagi hak-hak LGBTQ.

Dalam serangkaian perintah terkait militer yang Trump katakan kepada wartawan bahwa dia telah menandatanganinya di Air Force One.

Partai Republik menandatangani perintah lebih lanjut untuk mempekerjakan kembali anggota militer yang dipecat karena menolak menerima vaksin Covid-19, dan memperluas tindakan keras pemerintah yang lebih luas terhadap program keberagaman di angkatan bersenjata.

“Untuk memastikan bahwa kita memiliki kekuatan tempur yang paling mematikan di dunia, kita akan menyingkirkan ideologi transgender dari militer kita,” kata Trump pada pertemuan kongres Partai Republik di Miami.

Trump sebelumnya berjanji akan menerapkan kembali larangan pasukan transgender dan menjelek-jelekkan pengakuan terhadap keberagaman gender.

Dalam perintahnya, Trump mengklaim angkatan bersenjata "telah dilanda ideologi gender radikal untuk menenangkan para aktivis" dan bahwa "banyak kondisi kesehatan mental dan fisik yang tidak sesuai dengan tugas aktif."

Perintah tersebut menyatakan “pengadopsian identitas gender yang tidak sesuai dengan konflik seksual seseorang bertentangan dengan komitmen seorang tentara terhadap gaya hidup yang terhormat, jujur, dan disiplin, bahkan dalam kehidupan pribadinya.”

“Penegasan seorang pria bahwa dia adalah seorang perempuan, dan tuntutannya agar orang lain menghormati kebohongan ini, tidak konsisten dengan kerendahan hati dan sikap tidak mementingkan diri sendiri yang dibutuhkan seorang anggota militer,” tambahnya. 

Perintah tersebut dikeluarkan pada awal minggu kedua Trump kembali menjabat di Gedung Putih dan pada hari upacara penyambutan yang diadakan di Pentagon untuk menteri pertahanan baru, veteran militer, dan tokoh Fox News, Pete Hegseth.

“Terima kasih atas kepemimpinan Anda, Tuan Presiden. Kami akan mengeksekusi!” tulis Hegseth di X.

Transgender Amerika menghadapi perubahan besar dalam kebijakan dinas militer dalam beberapa tahun terakhir, dimana pemerintahan Partai Demokrat mengizinkan mereka untuk bertugas secara terbuka, sementara Trump berulang kali berusaha untuk tidak memasukkan mereka ke dalam dinas militer.

Militer AS mencabut larangan tentara transgender bertugas di angkatan bersenjata pada tahun 2016, selama masa jabatan kedua Presiden Barack Obama dari Partai Demokrat.

Berdasarkan kebijakan tersebut, pasukan trans yang sudah bertugas diizinkan untuk melakukan hal tersebut secara terbuka, dan rekrutan transgender akan mulai diterima pada tanggal 1 Juli 2017.

Patriot

Namun pemerintahan Trump yang pertama menundanya hingga tahun 2018 sebelum memutuskan untuk membatalkan kebijakan tersebut sepenuhnya, sehingga memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia.