Ketegangan Politik di Korsel Meningkat, Presiden yang Dimakzulkan Kembali Tolak Panggilan Penyelidik
Senin, 30 Des 2024, 01:00 WIB | Oleh: Selocahyo Basoeki Utomo SPartai berkuasa People Power Party (PPP) memprotes keputusan tersebut dan menyebut pemungutan suara tersebut tidak sah karena kuorum untuk pemakzulan ditetapkan pada mayoritas sederhana 151 suara yang berlaku untuk menteri Kabinet, bukan pada mayoritas dua pertiga dari 200 suara yang berlaku untuk presiden.
Kuorum diumumkan oleh Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik sebelum pemungutan suara, membuat anggota parlemen PPP mendatangi Woo sambil berteriak "batal demi hukum".
Mosi pemakzulan terhadap Han diinisiasi oleh oposisi utama Partai Demokrat (DP) sehari sebelumnya, setelah dirinya menolak untuk menunjuk hakim tambahan Mahkamah Konstitusi yang akan mengadili sidang pemakzulan Yoon.
Sebaiknya Anda baca juga:
Partai Demokrat membeberkan lima alasan pemakzulannya, termasuk penolakannya untuk menunjuk hakim, keterlibatannya dalam pemberlakuan darurat militer oleh Yoon, dan penolakannya untuk mengungkapkan dua rancangan undang-undang (RUU) pengacara khusus yang menargetkan Yoon dan Ibu Negara Kim Keon Hee.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!