Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Ketegangan Politik di Korsel Meningkat, Presiden yang Dimakzulkan Kembali Tolak Panggilan Penyelidik

18 Senin, 30 Des 2024, 01:00 WIB | Oleh:

Partai berkuasa People Power Party (PPP) memprotes keputusan tersebut dan menyebut pemungutan suara tersebut tidak sah karena kuorum untuk pemakzulan ditetapkan pada mayoritas sederhana 151 suara yang berlaku untuk menteri Kabinet, bukan pada mayoritas dua pertiga dari 200 suara yang berlaku untuk presiden.

Kuorum diumumkan oleh Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik sebelum pemungutan suara, membuat anggota parlemen PPP mendatangi Woo sambil berteriak "batal demi hukum".

Mosi pemakzulan terhadap Han diinisiasi oleh oposisi utama Partai Demokrat (DP) sehari sebelumnya, setelah dirinya menolak untuk menunjuk hakim tambahan Mahkamah Konstitusi yang akan mengadili sidang pemakzulan Yoon.

Partai Demokrat membeberkan lima alasan pemakzulannya, termasuk penolakannya untuk menunjuk hakim, keterlibatannya dalam pemberlakuan darurat militer oleh Yoon, dan penolakannya untuk mengungkapkan dua rancangan undang-undang (RUU) pengacara khusus yang menargetkan Yoon dan Ibu Negara Kim Keon Hee.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Luar Negeri
Australia Kembangkan Kornea...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Giliran Singapura Resmi Jadi Ketua Asean 2027, Gantikan Filipina

Giliran Singapura Resmi Jadi Ketua Asean 2027, Gantikan Filipina

18 Nov 2026