Fasilitasi Pembangunan Ekosistem Berbasis Desa yang Libatkan UMKM, Koperasi, dan Swasta

JAKARTA– Badan Percepatan Penanganan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengungkapkan pentingnya industrialisasi desa sebagai strategi utama pengentasan kemiskinan.

Kepala BP Taskin, Budiman Sujatmiko, di Jakarta, Senin (9/12), mengatakan desa bukan hanya penerima bantuan, tetapi harus menjadi motor penggerak industrialisasi yang mandiri dan inklusif.

Berdasarkan data persebaran penduduk miskin di Indonesia, masih dominan di wilayah perdesaan, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Desa, tuturnya, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industrialisasi melalui pengolahan hasil pangan, energi terbarukan, dan teknologi digital.

Oleh sebab itu, pemerintah harus memfasilitasi pembangunan ekosistem berbasis desa yang melibatkan UMKM, koperasi, dan sektor swasta.Dengan menggerakkan lebih dari 50.000 desa, dia optimistis dapat menciptakan lapangan kerja baru yang memberdayakan masyarakat miskin.

Strategi tersebut mencakup penguatan akses masyarakat desa terhadap pelatihan kewirausahaan, pembiayaan inovatif, dan teknologi digital. Budiman juga menyebutkan bahwa pemerintah akan mengintegrasikan program desa digital untuk mempercepat industrialisasi itu.

Selain itu, juga penting menerapkan teknologi Internet of Things (IoT) di sektor pertanian dan perikanan sebagai salah satu inovasi agar mampu mendongkrak produktivitas desa.

Lebih Diberdayakan

Pengamat perdesaan sekaligus pakar sosiologi dari Universitas Brawijaya Malang, Imron Rozuli, mengatakan masyarakat desa memang lebih baik diberdayakan melalui upaya industrialisasi karena pemberian bantuan yang terus-menerus hanya akan menimbulkan kebergantungan dan membuat mekanisme kemandirian warga menurun.

Pola pengembangan ekonomi desa melalui peningkatan anggaran desa selama ini masih terjebak dalam kubangan,belum mampu keluar dari upaya yang lebih strategis. “Pengembangan industri berbasis kawasan perdesaan akan menjadi motor penggerak untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong aktivitas produktif. Harus ada proses hilirisasi di level basis kawasan untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan produktivitas masyarakat perdesaan,” katanya.

Masyarakat, jelasnya, tidak terus diberi asupan, namun didorong untuk produktif dan berkarya atau bekerja. Jika pola ini dilaksanakan secara masif maka terbangun ekosistem hilirisasi berbasis aktivitas masyarakat perdesaan. Maka, perlu diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal, misalnya pertanian karena sumberdaya utama di Indonesia adalah sektor pertanian.

Sementara itu, founder dan peneliti di Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, mengatakan industrialisasi di desa cukup menarik, seperti yang dilakukan di Tiongkok, untuk mendorong transformasi dari desa-desa pertanian menjadi desa-desa penghasil produk industri serta modernisasi pertanian.

Tiongkok, katanya, butuh 22 tahun sejak open the door policy hingga bergabung ke pasar terbuka melalui WTO (World Trade Organization) di 2001, sehingga industri domestiknya cukup kuat. Hal itu karena ada sistem manufaktur yang andal yang mengonsolidasi hasil industri perdesaan dan mampu memasarkan secara luas.