Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, Stok Pangan Diklaim Cukup

JAKARTA – Pemerintah berkomitmen menguatkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, seperti terjadinya bencana. Apalagi RI dalam beberapa bulan ke depan hingga April tahun depan menghadapi cuaca ekstrem. 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menuturkan stok CPP selama ini dipertebal dan turut disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Adapun hal tersebut terkait adanya potensi banjir besar di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sebagaimana peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Sebagai antisipasinya, lanjut dia, pemerintah sudah memiliki CPP yang cukup. Untuk di Bulog Jakarta ada stok beras 280 ribu ton. "Kita tidak berharap bencana terjadi. Mari kita berdoa semuanya baik-baik saja. Tapi, kita telah bersiap dari segi pangan. Seperti kemarin untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi, kita minta Bulog untuk menyalurkan," ungkap Arief selepas meninjau Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (6/12).

Sekarang, ujarnya, Bapanas sudah mempunyai sistem khusus untuk bencana. Begitu ada bencana, pemda bersurat ke Bapanas mengenai bantuan pangan beras. Setelah diverifikasi, Bapanas menugaskan Bulog menyalirkannya.

"Yang utama bantuan beras telah ada dulu. Berikutnya tentunya pasti ada dari Kementerian Sosial, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan lainnya," sambungnya.

Seperti diketahui, dalam membantu penanggulangan bencana dan keadaan darurat terkait erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CPP dalam bentuk beras sejumlah 63.979 kilogram (kg) kepada 5.816 jiwa selama 44 hari.

Di samping itu, Bulog juga diminta mempercepat penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga alokasi bulan Desember, khusus bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki. Penggunaan CPP untuk bencana dan keadaan darurat seperti ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. Sementara teknis penyalurannya diperincikan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 30 Tahun 2023.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, yang kini menjadi anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan mengaku pesimistis dengan kemampuan RI mengadapi krisis pangan atau bencana.

Dia beralasan RI belum memiliki skenario menghadapi bencana seperti Disaster Risk Management (DRM) dan Business Continuity Planning (BCP). "DRM dan BCP semacam skenario apabila terjadi krisis pangan, apa yang harus dilakukan," tegas Eugenia, beberapa waktu lalu

Eugenia menyoroti pembangunan lumbung pangan yang seharusnya tidak dibangun saat krisis terjadi, melainkan menjadi bagian dari DRM dan BCP tadi. Meski demikian, hal itu belum terlambat.

Harus Waspada

BMKG menerbitkan peringatan dini cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung sampai April 2025. Adapun informasi peringatan dini itu berupa peningkatan curah hujan sebesar 20 persen.

Diperkirakan fenomena ini akan melanda sejumlah daerah selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Cuaca ekstrem ini bisa berlangsung.