Ternyata, Bahasa Punya Peran dalam Pengurangan Risiko Konflik

Saiful Akmal, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Melly Masni, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

20 tahun sudah Aceh pulih dari tsunami yang menimbulkan duka mendalam bagi Indonesia, khususnya para penyintas. Dalam periode yang berdekatan, Aceh juga berusaha bangkit setelah didera konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah selama puluhan tahun.

Qanun (peraturan daerah) tentang Bahasa Aceh resmi ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh pada Desember 2022. Penetapan Qanun Nomor 10 Tahun 2022 tersebut menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menjaga perdamaian di Aceh sesuai amanat Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005.

Penetapan Qanun tersebut menimbulkan pertanyaan penting, seberapa besar peran bahasa dalam membangun perdamaian di wilayah pascakonflik?

Konflik Aceh yang berlangsung hampir tiga dekade sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan persoalan bahasa. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat akibat ketimpangan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam menjadi faktor utama pecahnya konflik.

Namun, bahasa tetap memengaruhi eskalasi konflik. Sebab, bahasa dapat digunakan untuk memobilisasi masyarakat, menciptakan narasi-narasi permusuhan, hingga membangun dinding pemisah. Bahasa juga dapat menjadi alat propaganda untuk menegaskan identitas kelompok dan mendefinisikan siapa kawan dan siapa lawan.

Meski demikian, bahasa—sebagai elemen penting dalam budaya
—juga bisa mendukung resolusi konflik. Pasalnya, bahasa, terutama bahasa lokal, dapat mengurangi hambatan psikologis dan membangun kepercayaan ketika terjadi konflik. Bahasa juga bisa menjadi simbol empati dan penghargaan terhadap identitas budaya setempat sehingga dapat memupuk nasionalisme.

Bahasa dan konflik Aceh

Semasa Orde Baru, pemerintah pusat mendorong kebijakan nasionalisme yang mengedepankan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, bahkan di daerah-daerah yang memiliki budaya dan bahasa lokal yang kuat seperti Aceh.

Pada masa konflik, penggunaan bahasa Aceh dianggap sangat berisiko, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai basis atau simpatisan GAM. Penggunaan bahasa tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuding seseorang sebagai anggota atau pendukung GAM—berujung pada pemeriksaan, intimidasi, atau bahkan penangkapan. Dalam kasus tertentu, TNI juga merekrut penerjemah bahasa Aceh di lapangan yang juga dijadikan anggota tempur dalam operasi penyergapan GAM.

Selama konflik, mereka yang memberontak menyebut diri mereka sebagai GAM (Gerakan Aceh Merdeka) atau AGAM (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka) untuk para kombatan yang bergabung dengan mereka. Dalam Bahasa Aceh, kata ‘gam’ merupakan versi singkat dari ‘agam’—sebutan kata benda yang berarti ‘laki-laki’. Akibatnya, TNI menganggap semua ‘laki-laki’ seolah-olah adalah GAM, atau pendukung separatisme.

GAM, di sisi lain, juga menggunakan bahasa Aceh sebagai alat untuk membangkitkan semangat perjuangan pada masa konflik. Kaset-kaset dengan lagu-lagu dan lirik-lirik dalam bahasa lokal yang menyuarakan perjuangan, diputar oleh basis masa pendukung atau simpatisan perjuangan GAM di desa-desa dan daerah pedalaman, menyebabkan pemerintah kewalahan menghentikannya. Ini menunjukkan pengaruh signifikan bahasa dalam konteks mobilisasi sosial dan politik.

Bahasa dan resolusi konflik