Ternyata, Bahasa Punya Peran dalam Pengurangan Risiko Konflik

Pendekatan inklusif untuk memitigasi risiko konflik

Namun, penggunaan bahasa lokal dalam wilayah dengan keragaman yang tinggi seperti Aceh bukan tanpa kompleksitas. Dengan menjadikan bahasa Aceh sebagai bahasa resmi, terdapat risiko pengisolasian bahasa lokal dari kelompok non-Aceh, yang berpotensi memicu konflik internal dan mengarah pada disintegrasi.

Misalnya, resistensi timbul dari masyarakat Gayo dan etnis minoritas lain di Aceh, saat kemampuan berbicara dalam bahasa Aceh menjadi salah satu persyaratan menjadi pemimpin lokal seperti Wali Nanggroe.

Selain itu, penetapan “Qanun Bahasa Aceh” dapat menimbulkan kecemburuan. Sebab, judul Qanun yang secara spesifik menyebutkan Bahasa Aceh, meski di dalamnya turut memuat 13 bahasa lokal yang ada di Aceh.

Terlebih, penggunaan himne Aceh dalam kegiatan seremoni di Aceh Tengah dengan menggeser himne Gayo yang lebih dahulu ada. Ini menimbulkan kemarahan dari warga Gayo sebagai etnis mayoritas di daerah tersebut.

Memang benar bahwa Qanun Bahasa Aceh bisa meningkatkan rasa nasionalisme karena membuat masyarakat merasa dihargai dan diakui. Namun, kebijakan ini juga bisa berdampak negatif pada penggunaan bahasa oleh etnis minoritas yang tinggal di Aceh—membuat mereka merasa kurang diperhatikan. Jika tidak dikelola dengan baik, proses asimilasi ini akan berubah menjadi asimilasi yang dipaksakan bagi bahasa minoritas.

Fragmentasi tersebut juga rentan dimanfaatkan oleh pihak luar dengan agenda tertentu, yang akan mencederai upaya pembangunan perdamaian berkelanjutan di Aceh. Karena itu, pendekatan inklusif terhadap kebijakan bahasa sangat penting untuk menjaga keharmonisan di Aceh.

Upaya promosi bahasa Aceh perlu dibarengi langkah serupa untuk mengakui dan melestarikan bahasa dan ekspresi budaya kelompok etnis lain di Aceh. Qanun Bahasa Aceh dengan tegas mengatakan bahwa bahasa Aceh mencakup semua bahasa-bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat Aceh, termasuk Bahasa Gayo, Alas, Tamiang, Sigulai, Haloban, Jamee, Devayan, dan lain sebagainya.

Pendekatan inklusif ini sangat penting untuk membina perdamaian jangka panjang dan kohesi sosial di wilayah tersebut. Sebab, pengalaman Aceh mengajarkan bahwa bahasa memiliki dua sisi dalam resolusi konflik: sebagai menjadi alat yang mempererat perdamaian, atau justru mempertajam perbedaan.

Saiful Akmal, Chair professor, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Melly Masni, Lecturer in Political Science, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.