Ternyata, Bahasa Punya Peran dalam Pengurangan Risiko Konflik

Tsunami 2004 yang menyebabkan kerusakan infrastruktur parah dan menelan korban hingga ratus ribuan jiwa, mendorong penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005. Kesepakatan ini kemudian menandai berakhirnya konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia.

Peran bahasa, terutama bahasa lokal, dalam mendorong penyelesaian konflik ini cukup signifikan karena alasan-alasan berikut:

1. Bahasa lokal mengurangi hambatan psikologis dan membangun kepercayaan

Hamid Awaluddin, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sekaligus salah satu negosiator dari pihak Pemerintah Indonesia, pada waktu itu membacakan pantun dalam bahasa Aceh “pat ujeun yang hana pirang, pat prang yang hana reuda,” yang diterjemahkan menjadi “adakah hujan yang tidak akan berhenti? Adakah perang yang tidak bisa diakhiri?”. Meskipun diucapkan dalam Bahasa Aceh yang tidak begitu fasih, upaya Hamid direspons positif oleh Wali Nanggroe dan perwakilan Aceh lainnya.

Dalam situasi tersebut, bahasa menjadi instrumen penting yang mempunyai kekuatan unik dalam proses perundingan perdamaian. Dengan menggunakan bahasa lokal, Hamid Awaluddin berhasil menciptakan suasana komunikasi yang lebih akrab, yang membantu mengurangi ketegangan serta meningkatkan rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa bahasa lokal tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi teknis, tetapi juga sebagai simbol empati dan penghargaan terhadap identitas budaya setempat. Ini memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk merasa lebih dihargai dan diakui, sehingga membuka jalan untuk dialog yang lebih konstruktif dan inklusif. Pada akhirnya, terciptalah semacam ‘emosi bersama’ yang positif.

2. Pengakuan terhadap bahasa lokal memperkuat rasa nasionalisme

Dalam beberapa kasus, misalnya pelarangan penggunaan Bahasa Catalan di Barcelona, Spanyol, penggunaan bahasa resmi negara sering dianggap sebagai cara efektif untuk memupuk nasionalisme. Sementara itu, penggunaan bahasa lokal dikhawatirkan dapat mengancam persatuan nasional.

Namun, studi kasus di Aceh dan beberapa daerah lainnya di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda. Pengakuan terhadap bahasa serta identitas dan budaya Aceh—yang dibuktikan dari dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian bahasa dan budaya Aceh—justru berdampak positif terhadap rasa nasionalisme masyarakatnya.  

Ini menegaskan bahwa membangun sesuatu dari dalam, dan menghargai kondisi lokal, adalah bagian dari upaya pembangunan perdamaian yang lebih permanen.

Qanun Bahasa Aceh dan penetapan Bahasa Aceh dan Gayo sebagai warisan tak benda, merupakan pengakuan terhadap eksistensi dan penggunaan Bahasa Aceh oleh negara dalam ruang-ruang publik. Pengakuan ini ternyata menciptakan perasaan dihargai dan diakui atas identitas yang mereka miliki, yang pada gilirannya memperkuat keterikatan warga Aceh dengan negara.

Sebaliknya, pengekangan terhadap identitas budaya justru berpotensi memicu ketidakpuasan yang mendalam dan dapat berujung pada pemberontakan. Ketika ekspresi budaya dan identitas suatu kelompok ditekan dan diberlakukan secara tidak adil, timbul ketidakadilan dan keterasingan yang mendorong resistensi dan mobilisasi perlawanan.

Dengan memberi ruang bagi bahasa lokal, negara menunjukkan penghargaan terhadap keragaman budaya yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terintegrasi dalam kerangka kebangsaan.