Mengagetkan Putusan Ini, Akhirnya Partai Penguasa Korsel Dukung Penangguhan Jabatan Presiden

SEOUL – Pemimpin partai penguasa di Korea Selatan (Korsel), Partai Kekuatan Rakyat atau People Power Party(PPP), pada hari Jumat akhirnya mengakui Presiden Yoon Suk Yeol harus segera ditangguhkan dari jabatannya.

Pemimpin PPP, Han Dong Hoon, menyatakan apabila tetap dipertahankan sebagai presiden, ada kemungkinan Presiden Yoon akan mengambil langkah radikal lagi seperti saat secara mendadak menyatakan darurat militer pada Selasa (3/12).

"Menurut fakta yang baru tersingkap, saya yakin kita perlu segera menangguhkan Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya," ucap Han dalam rapat darurat petinggi PPP di Majelis Nasional.

Seperti dikutip dari Antara, Han menyoroti informasi yang telah dipastikan kebenarannya pada hari Kamis (5/12) bahwa Yoon sempat memerintahkan panglima korps kontra-intelijen Yeo In Hyung untuk menangkap tokoh-tokoh politik kunci yang dituduh Yoon menjadi bagian dari kelompok "anti-negara".

Pasukan intelijen bahkan telah diterjunkan untuk menangkap tokoh tersebut ketika darurat militer dinyatakan.Han khawatir langkah radikal tersebut akan terulang apabila Yoon tetap menjadi presiden, sehingga membawa risiko semakin besar terhadap negara.

Pengamat politik sebelumnya menyebut ada kemungkinan Han mengisyaratkan dukungan terhadap mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon yang diajukan partai oposisi. Mosi tersebut akan diputuskan pada sidang paripurna parlemen pada Sabtu (7/12).

Padahal, Han sebelumnya menegaskan akan berupaya menolak mosi tersebut, sementara PPP memutuskan posisi partai adalah menolak mosi pemakzulan.

Rapat Darurat

Menyusul pernyataan Han, PPP akan mengadakan rapat umum darurat dengan anggota fraksi PPP di parlemen pada Jumat, dan mosi pemakzulan kemungkinan akan dibahas.

Sementara itu, legislator Cho Kyoung Tae menjadi anggota Majelis Nasional dari PPP paling pertama yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap mosi pemakzulan Yoon.

Supaya dapat disahkan, mosi pemakzulan perlu dukungan dua per tiga dari keseluruhan 300 anggota Majelis Nasional.

Dengan demikian, partai oposisi membutuhkan dukungan tambahan dari setidaknya delapan anggota PPP sebagai partai berkuasa, untuk mencapai ambang batas 200 suara yang disyaratkan.

Presiden Yoon Suk Yeol secara mendadak menyatakan darurat militer pada Selasa malam sebelum ia cabut sendiri pada Rabu (4/12) pagi setelah 190 anggota Majelis Nasional mengesahkan mosi penolakan darurat militer.

Sementara itu, polisi Korea Selatan membuka penyelidikan atas dugaan pengkhianatan yang dilakukan Presiden Yoon Suk Yeol, dengan mengumumkan darurat militer di negara itu pada Selasa (3/12).

Penyelidikan tersebut diserahkan kepada tim investigasi keamanan di bawah Kantor Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional setelah dua pengaduan diajukan.Satu pengaduan diajukan oleh oposisi kecil Partai Membangun Kembali Korea, sedangkan yang lain diajukan oleh sekelompok 59 aktivis.

Pengaduan tersebut tidak hanya menuduh Yoon, tetapi juga mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su, dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min atas pengkhianatan dan tuduhan terkait lainnya atas peran mereka dalam pengumuman dan pencabutan darurat militer pada Selasa.