Demi Jaga Kedaulatan Pangan, RI Perlu Tiru Negara Maju Lindungi Pasar Domestiknya

Tarif impor tinggi semestinya dikenakan terhadap produk pangan yang bisa diproduksi sendiri di dalam negeri dan mencukupi untuk kebutuhan domestik.

JAKARTA – Pemerintah perlu mewaspadai dampak kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden. Sebab, kebijakan tersebut bakal memicu aksi balasan dari sejumlah negara yang menjadi pesaing AS.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memperingatkan kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan di periode kedua pemerintahan Trump sehingga berpotensi mendorong penguatan dollar AS. Kondisi tersebut tentunya bakal berimbas pada pelemahan rupiah.

“Kita melihat lagi dampak masa jabatan Presiden Trump kedua ini, perlambatan (ekonomi) dunia, PDB dunia akan lebih rendah, dan inflasi global lebih tinggi, karena kita takut dollar AS tambah kuat, akan kena ke rupiah kita,” kata Luhut saat menyampaikan pidato kunci dalam acara public lecture yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Senin (2/12).

Seperti diketahui, perdagangan dunia dibayangi kekhawatiran atas rencana Presiden terpilih AS, Donald Trump, menaikkan tarif impor dari Kanada hingga Tiongkok. Bahkan, Trump mengumumkan rencana penerapan kenaikan tarif impor sebesar 25 persen untuk mitra dagang besarnya, Kanada dan Meksiko. Sementara itu, untuk Tiongkok, tarif impor akan naik 10 persen, mengingat sebelumnya tarifnya sudah dinaikkan sebesar 100 persen.

Karena itu, Indonesia perlu belajar dari kebijakan proteksi perdagangan yang diterapkan negara maju. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai strategi Trump tersebut perlu diterapkan juga di Indonesia, khususnya impor pangan yang nilainya terus gila-gilaan.

"Saya setuju pengurangan impor pangan. kita harus wujudkan kedaulatan pangan," tegasnya kepada Koran Jakarta, Senin (2/12).

Sebaiknya, menurut Esther, tarif impor tinggi hanya dikenakan terhadap produk pangan yang bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Selain itu, volume produksi domestik sudah mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri.

“Jika produk pangan tersebut bisa diproduksi sendiri atau bisa diproduksi, tapi volume produksinya tidak bisa mencukupi dalam negeri maka sebaiknya tarif impor normal diberlakukan sembari mendorong kecukupan pangan dari dalam negeri,” jelasnya.

Lindungi Petani

Senada, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, menyatakan pengenaan tarif impor tinggi untuk pangan bakal efektif melindungi hasil panen petani dalam negeri. Asalnya, lanjut dia, hal tersebut didukung peningkatan produksi dan distribusi pangan yang baik.

Pengenaan tarif impor tinggi ini, lanjut dia, perlu dibarengi dengan penguatan peran petani melalui revitalisasi koperasi tani juga urgen untuk memastikan produksi dan tata niaga pangan yang demokratis berkeadilan dan mensejahterakan petani. "Agar efektif, perlu kombinasi kebijakan tarif impor dan subsidi bagi petani pangan. Negara maju umumnya lebih protektif terhadap perekonomian nasionalnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, menyambut positif rencana transformasi Bulog. SPI berharap banyak dengan rencana transformasi tersebut khususnya manfaatnya ke kehidupan produsen pangan dalam negeri atau petani

"Transformasi Bulog diharapkan bisa menjadi jawaban kendala yang sering dihadapi petani, terutama tentang jaminan harga yang menguntungkan petani, dan penyerapan hasil panen," tegas Qomar.