Pemkab Aceh Barat Siapkan Subsidi Ongkos Angkut Stabilkan Harga Beras

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyiapkan langkah strategis berupa subsidi ongkos angkut, sebagai upaya melakukan stabilisasi harga beras premium yang mengalami kenaikan mencapai angka Rp15.666/kilogram dari harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.400/kilogram.

"Kenaikan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, karena berisiko terhadap ketersediaan dan daya beli masyarakat,” kata Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat, Kamarlisnur kepada ANTARA di Meulaboh, Kamis (23/4).

Ia mengungkapkan, saat ini harga rata-rata beras premium di pasar mencapai Rp15.666 per kilogram. Angka tersebut telah melampaui ambang batas HET yang ditetapkan sebesar Rp15.400 per kilogram.

Ada pun sumber pasokan beras rata-rata berasal dari Kabupaten Pidie Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Sebagai solusi cepat, Pemkab Aceh Barat akan memfasilitasi intervensi harga melalui subsidi transportasi atau yang lebih dikenal dengan subsidi ongkos angkut.

Kamarlis mengatakan, langkah ini bertujuan untuk memotong biaya distribusi sehingga harga di tingkat konsumen dapat kembali normal.

"Kita akan memotong biaya tersebut dengan subsidi sekitar Rp500 per kilogram. Dengan begitu, kenaikan harga sekitar Rp200 hingga Rp300 di pasar dapat kita tekan agar harganya tetap berada di bawah HET," jelasnya.

Pada tahun ini, Pemerintah Aceh Barat juga telah mengalokasikan anggaran subsidi ongkos angkut lebih dari Rp200 juta. Anggaran ini diproyeksikan mampu melakukan intervensi pasar hingga akhir tahun.

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat menargetkan dapat mengintervensi minimal 20 persen dari total kebutuhan masyarakat, atau sekitar 400 hingga 500 ton beras untuk periode enam bulan ke depan.

"Intervensi ini akan terus kita sesuaikan dengan grafik kenaikan harga di pasar. Jika harga sudah kembali normal di bawah HET, intervensi akan disesuaikan. Upaya ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas inflasi daerah," kata Kamarlisnur menambahkan.

Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat Aceh Barat tidak lagi terbebani oleh gejolak harga pangan, sekaligus memastikan distribusi beras dari daerah pemasok tetap lancar dan terjangkau.