Indonesia Harus Jadi Ibu Kota Kebudayaan Dunia

Kementerian Kebudayaan kini berdiri sendiri di Kabinet Merah Putih. Pemisahan Kementerian ini dari Kementerian Pendidikan diharapkan menjadi tonggak pemajuan kebudayaan yang bermuara pada Indonesia menjadi ibu kota kebudayaan dunia.

Presiden RI, Prabowo Subianto, telah melantik kabinet untuk menjalankan roda pemerintahan sampai 2029. Dalam kabinet Merah Putih terdapat beberapa kementerian baru yang pada kabinet sebelumnya sektor tersebut dikelola satu kementerian saja. Salah satunya Kementerian Kebudayaan.

Gagasan soal Kementerian Kebudayaan memang sudah muncul sejak lama. Dengan menjadi kementerian yang berdiri sendiri, pengelolaan kebudayaan bisa lebih fokus, mengingat Indonesia merupakan negara dengan ragam bentuk kebudayaan. Secara regulasi, sudah banyak Undang-Undang (UU) yang mengatur soal seni dan budaya, termasuk UU Pemajuan Kebudayaan.

Sebagai kementerian yang berdiri sendiri, menarik melihat bagaimana pengelolaan kebudayaan ke depannya. Mengingat sebelumnya kebudayaan berada di bawah Kementerian Pendidikan. Untuk mengetahui mengetahui pengelolaan pendidikan ke depannya, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma'rup, mewawancarai Menteri Kebudayaan, Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc. Berikut petikan wawancaranya.

Sejauh ini apa yang telah dilakukan Kementerian Kebudayaan?

Kami keliling ke berbagai stakeholder kebudayaan kita untuk mendengar langsung dan menyerap aspirasi sekaligus bagaimana kita bisa memberikan apa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kementerian Kebudayaan juga biasanya disatukan dengan Kementerian Pendidikan, disatukan dengan Kementerian Pariwisata, tapi dengan banyak aspirasi dari seniman dan budayawan jadilah Kementerian Kebudayaan bisa berdiri dan bekerja untuk memajukan kebudayaan.

kami ini adalah alat, dan alat harus diperalat. Kebudayaan bisa maju karena kerja sama antar-stakeholder. Tidak top down atau down top, tapi segala arah. Jadi, kami ini adalah pelayan di bidang kebudayaan.Untuk itulah, kita perlu masukkan agar intervensi kebijakan, kemudian juga policy yang dalam hal ini, dan juga program-program bisa langsung menyentuh hal-hal yang memang perlu kita perbaiki.

Bisa Anda jelaskan terkait pentingnya pengelolaan kebudayaan oleh kementerian yang berdiri sendiri?

Menurut saya, ini suatu tonggak, kesempatan, tantangan juga bagi saya untuk memajukan kebudayaan. Di negara lain cukup banyak kebudayaan berdiri sendiri juga. Kita ini negara bukan hanya diversity, tapi kita ini mega-diversity. Kekayaan kita luas sekali.

Ini adalah Kementerian Kebudayaan pertama di Republik Indonesia dan sebagai komitmen dari komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan Kebudayaan. Maka Kementerian Kebudayaan berdiri secara independen, berdiri sendiri dan kemudian tentu saja harus bekerja memfasilitasi seluruh seniman, budayawan, di samping tentu saja rakyat di dalam melakukan ekspresi budaya.

Kita ini harus jadi Ibu Kota kebudayaan dunia, karena kita ini di hampir semua fase peradaban itu ada. Dan dari artefak-artefak yang ada memang kita ini tertua. Lukisan purba tertua di dunia saja adanya di Indonesia. Itu kan ekspresi budaya yang konkret, tidak ada di tempat lain. Jadi, ini harus jadi bagian dari reinventing Indonesia identity, menemukan kembali identitas manusia Indonesia.

Untuk struktur organisasinya sendiri seperti apa?

Dalam konteks struktur organisasi dan tata kelola di Kementerian Kebudayaan ini, sudah turun Peraturan Presiden-nya. Kita mempunyai tiga dirjen yang akan berada di Kementerian Kebudayaan. Satu Sekjen, sekarang PltSekjennya adalah Bapak Profesor Bambang Wibawarta.Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI) dua kali, Wakil Rektor (UI), dan juga seniman sebenarnya.