Ayo Bergerak Bersama, Dari Pulau Pramuka untuk Laut yang Bersih dari Sampah Plastik

Tidak hanya itu, dengan sampah dan limbah menjadi salah satu sektor yang ditargetkan mengalami pengurangan emisi, KLHK juga menggencarkan pengurangan timbulan dan pengelolaan sampah untuk mencapai kondisi nol sampah nol emisi atauzero waste zero emissionpada 2050.

Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah menargetkan tidak ada lagi pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) pada 2030 sebagai upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK) metana yang dihasilkan dari sampah yang menumpuk tanpa pengolahan.

Mengingat sampah plastik menjadi penyumbang terbesar kedua komposisi sampah nasional sebesar 19,45 persen dari total timbulan 38,2 juta ton menurut data KLHK pada 2023. Dengan sampah sisa makanan menjadi mayoritas 40,94 persen, maka kini tengah didorong pengelolaannya dengan berbagi cara. Termasuk menggunakan teknologirefuse derivedfuel(RDF) sebagai sumber energi, menjadi BBM alternatif dan sebagai bahan baku industri daur ulang.

Semua itu adalah bagian dari penerapan ekonomi sirkular yang terus didorong untuk diaplikasikan ke berbagai daerah Indonesia, termasuk di wilayah kepulauan. KLHK sendiri sudah memetakan potensi off-takeruntuk penggunaan RDF dan industri daur ulang.

Dalam studi hasil kerja sama KLHK dengan beberapa pihak pada tahun ini menemukan potensi penyuplai bahan baku RDF dari 180 TPA, yang dibagi dalam 50 kluster dan 75 potensioff-takerdi 16 provinsi. Selain juga mendukung bank sampah di berbagai wilayah Indonesia yang terdaftar mencapai 17 ribu di sistem KLHK, dengan yang aktif beroperasi sebesar 20-30 persen.

Keberadaan dana lingkungan yang dapat diakses melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan proyeksi nilai bantuan 2.000 dolar AS (sekitar Rp31 juta) sampai 50 ribu dolar AS (Rp778 juta), diharapkan dapat mendukung salah satunya pengelolaan sampah yang dilakukan di akar rumput oleh masyarakat.

Dukungan itu diberikan karena pengelolaan sampah untuk memastikan tidak ada yang bocor ke lingkungan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta.

Dengan kerja sama tersebut, maka pengelolaan sampah di Indonesia yang lebih mumpuni dapat terwujud dan mendukung penciptaan lingkungan yang baik dan sehat untuk kepentingan bersama, baik manusia maupun ekosistem.