Riset: Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia Belum Tepat Sasaran

2. Kurangnya sinergi antarkebijakan

Definisi dan tujuan pendidikan perubahan iklim dalam kebijakan perubahan iklim dan kebijakan pendidikan masih berbeda. Kebijakan perubahan iklim menggunakan gagasan capacity building' (pembangunan kapasitas) yang menitikberatkan pada keterampilan teknis penanganan perubahan iklim.

Fokus pendidikan perubahan iklim dalam kebijakan perubahan iklim adalah pendidikan nonformal melalui pelatihan-pelatihan. Sehingga, pembangunan kapasitas tertuju terutama ke staf pemerintahan dan sektor swasta yang berhubungan dengan lima sektor pengendalian perubahan iklim, yaitu sektor energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, serta kehutanan dan penggunaan lahan.

Sementara itu, kebijakan pendidikan memiliki gagasan agen perubahan dalam mengatasi perubahan iklim. Melalui pendidikan perubahan iklim, kebijakan pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan individu-individu yang memiliki landasan moral dan karakter yang kuat serta menghormati lingkungan. Individu-individu ini kemudian diharapkan dapat menerjemahkan nilai-nilai etika mereka ke dalam tindakan nyata, sehingga dapat berkontribusi pada strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang efektif.

Kurangnya sinergi dari tujuan kedua kebijakan di atas mengakibatkan program-program pendidikan perubahan iklim tidak efektif. Padahal, selain meningkatkan efektivitas dari segi implementasi maupun pemanfaatan sumber daya, kebijakan yang bersinergi juga akan memudahkan pemantauan dan evaluasi dampak dari inisiatif pendidikan perubahan iklim.

Pendekatan pendidikan Jepang untuk pembangunan berkelanjutan (Education for sustainable development/ESD), contohnya, menunjukkan kebijakan yang selaras. Pemerintah Jepang telah mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam kurikulum nasionalnya, memastikan bahwa siswa belajar tentang aspek keberlanjutan dalam berbagai mata pelajaran. Siswa mempelajari pentingnya hemat listrik sebagai aksi konsumsi berkelanjutan. Ini selaras dengan kebijakan nasional Jepang yang mengutamakan efisiensi energi untuk meredam perubahan iklim.

3. Dominan nilai ekonomi

Pertimbangan ekonomi yang mendominasi wacana kebijakan sering kali membayangi aspek pendidikan dan lingkungan dari pendidikan perubahan iklim. Ini berpotensi memarginalkan pendidikan perubahan iklim dalam domain kebijakan.

Di Indonesia, strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan kawasan industri sering kali diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun proyek-proyek ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja, mereka juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, peningkatan emisi karbon, dan degradasi ekosistem.

Dalam konteks ini, pendidikan tentang dampak lingkungan dari proyek-proyek tersebut sering kali diabaikan atau dianggap kurang penting dibandingkan dengan manfaat ekonominya. Akibatnya, pemahaman masyarakat tentang dampak lingkungan dari proyek-proyek pembangunan ini tetap rendah.

Fokus ekonomi dalam kebijakan perubahan iklim dan kebijakan pendidikan memang penting bagi Indonesia. Namun, porsi penyampaiannya perlu diseimbangkan dengan penanganan dan pendidikan perubahan iklim. Pendidikan perubahan iklim juga dapat menjadi alat untuk memperkenalkan permasalahan rumit seperti dampak pembangunan ke lingkungan untuk meningkatkan pemikiran kritis para pelajar.

Masih ada harapan

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak akan kebijakan yang terkoordinasi antara tujuan perubahan iklim dan pendidikan. Harapannya, desain dan implementasi pendidikan perubahan iklim dapat berjalan secara selaras dan efektif di Indonesia.