Bawaslu Khawatirkan Isu SARA Pilgub DKI Jakarta

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta memetakan sejumlah kerawanan ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) terutama terkait suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA yang selama ini menjadi perhatian khusus.

"Pengalaman pada masa kampanye sebelumnya di mana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta sarat dengan materi-materi yang kurang mendidik. Bahkan cenderung memecah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Koordinator Divisi (Kordiv)Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jakarta, Burhanuddin, Jumat.

Dia menjelaskan, Bawaslu telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Menurut dia isu SARA menjadi kerawanan yang tertinggi jika dibandingkan lainnya. Seperti terjadi pada indikator adanya imbauan atau tindakan untuk menolak calon tertentu dari tokoh atau kelompok tertentu.

Selain itu lanjut Burhan, adanya tindakan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Materi kampanye yang bermuatan SARA di tempat umum, dan media sosial serta adanya materi hoaks di media sosial.

"Sementara untuk tahapan pemungutan suara adalah indikator adanya penghitungan suara ulang dan mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak di hari pemungutan suara," katanya. Untuk kerawanan sedang yang juga terjadi di tahapan kampanye adalah kampanye yang dilakukan di luar masa kampanye, konflik antarpendukung pasangan calon, laporan politik uang dan lainnya.

Sementara itu, kerawanan rendah yang terjadi kata Burhan, yaitu dalam tahapan pemutakhiran seperti pemilih pindahan yang tidak dapat menggunakan hak suaranya, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih, dan seterusnya.

Burhan menambahkan bahwa berdasarkan pemetaan kerawanan pemilihan di Provinsi Jakarta, maka analisis dan langkah antisipasi untuk menghindarkan dari kerawanan itu di antaranya dengan mengantisipasi untuk mencegah pelanggaran yang terulang di pemilihan kepala daerah serentak.

Sementara itu, untuk kampanye dan proses pemungutan suara adalah kerawanan tinggi di Jakarta yang perlu mendapatkan perhatian penuh oleh semua pihak.

"Komposisi pasangan calon sangat menentukan materi dan ujaran yang akan menjadi komunikasi publik di Jakarta terutama menggunakan media sosial," ujarnya.

Penegakan Hukum

Sementara itu, Bawaslu Jakarta Utara terus memperkuat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menghadapi

tahapan Pilkada Serentak 2024. "Kolaborasi yang erat antara Bawaslu dan berbagai instansi penegak hukum sangat diperlukan agar pilkada berjalan lancar," ucap Ketua Bawaslu Jakarta Utara, Johan Bahdi.

Dia akan merangkuk kepolisian dan kejaksaan guna memastikan Pilkada 2024 berjalan baik dan bebas pelanggaran. Johan menekankan, pentingnya sinergi antarlembaga dalam upaya menegakkan hukum yang adil dan transparan.

Johan berharap rapat koordinasi dapat menyatukan langkah dan persepsi dalam menangani pelanggaran pemilihan. "Penting bagi semua untuk bekerja sama demi menciptakan pilkada yang bersih dan berintegritas," tandasnya.