Jakpus Wujudkan Keluarga Sehat Sejahtera

JAKARTA - Lewat Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana (GKSTTB), Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) berupaya mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Ini sebagai proyek pilot kolaborasi PKK dengan Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

"Rencananya kita akan kembangkan di 44 kelurahan dengan melibatkan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga setempat," kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Chaidir, Jumat. Chaidir menuturkan, gerakan tersebut hasil kolaborasi kader PKK dan warga. Tujuannya, mengantisipasi ancaman kesehatan dan bencana.

Saat ini, dua kelurahan Jakarta Pusat, Kelurahan Karet Tengsin dan Paseban telah menjadi lokasi proyek pendahuluan (pilot) gerakan.

Chaidir berharap penerapan GKSTTB dua kelurahan tersebut dapat memicu kelurahan lain untuk melakukan gerakan serupa.

"Tentunya kami berharap penerapan GKSTTB di Kelurahan Karet Tengsin dan Paseban bisa diadopsi kelurahan lainnya," harap Chaidir.

Sementara itu, Ketua PKK Jakarta Pusat, Ucu Jamilah, menambahkan , GKSTTB merupakan gerakan berskala nasional untuk menciptakan keluarga sehat.

Maka, Ucu minta para kader menjadi garda terdepan menyukseskan gerakan tersebut. "Ke depan saya ingin kelurahan lainnya, melalui kader PKK ikut melakukan GKSTTB. Tujuannya agar ada perubahan lingkungan ke arah positif," tandas Ucu.

Selain itu, Ucu minta kader PKK juga ditunjang dengan sikap dan perilaku yang baik untuk warga. Dengan demikian, gerakan perubahan bisa terjadi. "Teruslah mencari ilmu untuk menambah wawasan agar PKK Jakarta Pusat bisa bergerak ke arah yang lebih baik," tegas Ucu.

Bantuan Sosial

Sementara itu, Jakarta Pusat secara rutin menjangkau pelaku Orang yang memerlukan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) untuk menjaga ketertiban umum. "Selama periode Januari-Juli tercatat 491 orang yang kami jangkau," kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Abdul Salam.

Dia menjelaskan, orang yang perlu PKS yang dijangkau tersebut terdiri atas gelandangan, remaja bermasalah, pengemis, anak jalanan, pemulung, asongan, tuna susila, waria, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, ada juga korban bencana, orang lanjut usia, anak telantar, dan korban penyalahgunaan narkotika psikotropika-obat terlarang (napza).

"Kategori terbanyak gelandangan, ada 239 orang. Kemudian, lanjut usia 48 orang, dan orang dengan masalah kejiwaan 44 orang," ujar Abdul.

Lebih jauh Abdul menjelaskan, upaya penanganan orang yang memerlukan PKS tahun 2024 difokuskan dengan mendirikan posko di delapan titik di tiap-tiap kecamatan. Dia melaksanakan pengawasan di 49 titik rawan dan membuat jadwal Satuan Tugas Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian 24 jam dalam tiga shift.

Lantas bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) memakai kendaraan operasional menjangkau orang yang memerlukan PKS berdasarkan aduan masyarakat. "Kami juga mengajak Aparatur Sipil Negara melaksanakan kegiatan bersama," ucap Abdul.