3 Alasan Pendidikan di Indonesia Belum Berhasil Memerdekakan Manusia

Rizma Afian Azhiim, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional dan pejuang kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga Indonesia, pernah menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Falsafah tersebut memosisikan pendidikan sebagai jalan untuk membebaskan diri dari hambatan-hambatan sosial (social constraints). Artinya, pendidikan harus mampu membebaskan manusia setidaknya dari rasa takut terhadap kekerasan, ancaman kemiskinan, dan kerentanan hidup (precarity).

Namun, berdasarkan kajian tahun 2023, maraknya kritik dan persoalan yang muncul akibat kebijakan pemerintah menunjukkan potensi kegagalan sistem pendidikan dalam menerapkan tujuan memerdekakan manusia tersebut. Beberapa waktu lalu, misalnya, publik dikejutkan dengan munculnya kasus perdagangan orang berkedok magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pakar pendidikan asal Amerika Serikat (AS), Jennifer O'Day dan Marshall Smith, melihat kegagalan pendidikan modern sebagai masalah sistemik yang berakar pada hambatan-hambatan (constraints) dalam aspek sosio-kultural, ekonomi, dan politik. Berangkat dari perspektif tersebut, penulis berupaya merefleksikan kegagalan sistemik pendidikan di Indonesia, dan menemukan setidaknya tiga hambatan utama yang menjadi alasan mengapa pendidikan di Indonesia belum berhasil memerdekakan manusia: budaya kekerasan di institusi pendidikan, rendahnya kesejahteraan pendidik, dan prekarisasi-proses membuat peserta didik menjadi tenaga kerja rentan.

1. Kekerasan masih menjadi budaya

Pendidikan di Indonesia belum memerdekakan sivitas akademika dari kekerasan. Kekerasan terus terjadi di berbagai jenjang pendidikan dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari peserta didik, pendidik, hingga orang tua siswa.

Kekerasan antar peserta didik di berbagai jenjang pendidikan dapat dilihat dari kasus siswa SD yang tewas setelah dikeroyok teman sekolah hingga kasus kematian akibat kekerasan yang berulang kali terjadi di perguruan tinggi kedinasan seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP).

Di sisi lain, kekerasan yang melibatkan pendidik juga terlihat dari beberapa kasus. Misalnya, kasus guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mencelupkan tangan seorang siswa ke air mendidih. Ada juga kasus kekerasan seksual terhadap peserta didik yang dilakukan oleh guru agama di Bengkulu Utara dan guru sekolah dasar di Yogyakarta.

Tidak hanya pendidik dan peserta didik, kasus kekerasan yang berhubungan dengan pendidikan juga melibatkan orang tua siswa. Di Bengkulu, misalnya, seorang guru SMAN 7 Rejang Lebong diketapel matanya oleh orang tua siswa hingga mengalami kebutaan permanen. Contoh kasus kekerasan terhadap guru juga terjadi di SMAN 1 Nubatukantukan, Kota Lewoleba, NTT. Di sekolah ini, seorang guru dipukul orang tua siswa di dalam kelas.

Kekerasan fisik maupun seksual yang terus-menerus terjadi di lingkungan pendidikan memunculkan kesan bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan atau bahkan budaya dalam pendidikan di Indonesia. Padahal, pemerintah telah berulang kali menerbitkan regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Mulai dari Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015, hingga yang terbaru, Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023.

Kekerasan yang terus terjadi di berbagai daerah dan jenjang pendidikan ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia belum dapat memerdekakan manusia dari kekerasan. Bahkan, regulasi pemerintah tidak efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan.

2. Kesejahteraan pendidik yang rendah

Kesejahteraan pendidik merupakan masalah klasik yang terus berulang di Indonesia tanpa ada solusi konkret. Para pendidik telah banyak mengungkapkan persoalan kesejahteraannya melalui berbagai tulisan di The Conversation Indonesia. Dari tulisan-tulisan tersebut, terdapat dua tulisan yang relevan untuk memahami kembali masalah kesejahteraan pendidik.

Pertama, terkait dua akar masalah kesejahteraan dalam hubungan kerja guru dan dosen. Tulisan ini mengungkapkan bahwa guru dan dosen di Indonesia menghadapi masalah kesejahteraan yang berakar pada status pegawai tidak tetap dan upah yang tidak layak. Apalagi, guru dan dosen yang tidak memiliki status hubungan kerja 'tetap' cenderung menerima penghasilan yang lebih rendah, bahkan tidak jarang di bawah ketentuan upah minimum.