Mendambakan Keseimbangan Kekuasaan, Masih Bisakah Berharap pada Oposisi?

Publik melalui organisasi masyarakat sipil bisa memainkan peran oposisi ekstra-parlemen. Soliditas masyarakat sipil menjadi kunci utama sebagai kekuatan efektif penyeimbang pemerintah. Agenda utamanya adalah menahan laju erosi demokrasi.

Kelompok masyarakat sipil telah terbukti lebih kritis dibandingkan partai politik. Ini terjadi pada beberapa kasus seperti revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Cipta Kerja, upaya perpanjangan masa jabatan presiden, isu kerusakan lingkungan hidup, dan tuntutan pemilu jujur-adil. Bahkan organisasi massa Islam yang identik dengan nonliberalisme justru memberikan resistensi terhadap erosi demokrasi Indonesia.

Meskipun kekuatan dan kewenangannya tidak sebesar partai, konsistensi kelompok masyarakat sipil sebagai penyuara kepentingan publik menjadi secercah harapan agar perusakan demokrasi tidak berlanjut ke kejatuhan demokrasi.

Andhik Beni Saputra, Lecturer, Universitas Andalas

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.