Mendambakan Keseimbangan Kekuasaan, Masih Bisakah Berharap pada Oposisi?

Sementara itu, oposisi radikal lebih menghendaki pergantian pimpinan eksekutif. Pendekatan mereka dalam mencapai tujuan politiknya turut menentukan keberlangsungan demokrasi.

Pendekatan oposisi radikal bisa mengorbankan demokrasi karena menempuh langkah-langkah ekstrem untuk segera mengakhiri masa jabatan presiden. Misalnya berkomplot dengan militer untuk melancarkan kudeta, memboikot pemilu, dan melakukan demonstrasi yang lebih menonjolkan aksi-aksi kekerasan.

Turki dan Venezuela menjadi contoh bagaimana strategi oposisi justru berakibat pada kemunduran demokrasi. Ini tentunya menjadi ironi oposisi sebagai kekuatan penopang demokrasi.

Anomali oposisi di Indonesia

Kehadiran oposisi merupakan kondisi alami di negara demokrasi dengan sistem kepartaian terbatas, atau dua partai, dan garis ideologi yang jelas; liberal vs konservatif ataupun kiri vs kanan.

Umumnya, pihak yang kalah dalam pemilu secara otomatis menjadi oposisi. Namun, demokrasi di Indonesia belum memunculkan kohesi (keserasian) kekuatan oposisi, terutama sejak Reformasi 1998. Kehadiran oposisi cenderung tidak diinginkan oleh para elite politik. Bahkan, seringkali partai oposisi itu sendiri yang "tidak betah" menjadi oposisi dan pada akhirnya masuk ke kubu pemerintah.

Ada sejumlah alasan kondisi ini terjadi.

1. Garis ideologi yang kabur

Anomali ini kemungkinan besar disebabkan oleh tidak jelasnya garis ideologi partai politik.

Meskipun partai politik di Indonesia kerap dikelompokkan ke dalam dua ideologi arus utama-Islam dan nasionalis-sekuler-tidak ada perbedaan signifikan di antara mereka terkait preferensi kebijakan. Semuanya memiliki pandangan yang sama ketika berbicara tentang penanggulangan kemiskinan, pembangunan ekonomi, maupun keterwakilan perempuan.

Bahkan diskursus seputar Islam dan negara tidak terlalu signifikan untuk menempatkan partai nasionalis dan Islam pada posisi yang berseberangan. Partai-partai nasionalis juga banyak menginisiasi hadirnya sejumlah Peraturan Daerah (Perda) syariah yang beriringan dengan agenda partai Islam.

2. Feodalisme yang kuat

Kuatnya budaya feodalisme (sistem politik yang dikuasai oleh golongan bangsawan) juga turut mempersulit hadirnya oposisi. Penguasa menempati posisi tertinggi dalam struktur sosial masyarakat. Melontarkan kritik kepada penguasa tidak hanya dianggap salah tetapi juga termasuk dalam tindakan perlawanan. Tak ayal, masih banyak elite politik kita yang kurang siap menerima kritik.