Mendambakan Keseimbangan Kekuasaan, Masih Bisakah Berharap pada Oposisi?

Andhik Beni Saputra, Universitas Andalas

Kompetisi menuju kursi kepresidenan telah usai. Para elite saat ini tengah sibuk bernegosiasi untuk menentukan posisinya dalam peta kekuasaan.

Partai-partai politik pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto tentunya akan mendominasi portofolio kabinet. Partai-partai dari koalisi lawan, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem, juga tampaknya sedang berusaha masuk ke dalam pemerintahan.

Lalu, siapa yang akan menjadi oposisi agar kekuasaan eksekutif tidak berkembang menjadi absolut?

Oposisi dan keberlangsungan demokrasi

Penguasa berhadapan dengan oposisi merupakan kondisi tak terelakkan dalam tata kelola pemerintahan. Ini karena demokrasi memang selalu memberikan ruang ketidaksepakatan.

Ketidaksepakatan lazim terjadi karena adanya perbedaan ideologi yang menyebabkan setiap aktor memiliki pendekatan berbeda dalam menyelesaikan persoalan publik.

Dalam konteks pemerintahan, oposisi selalu menjadi kritikus yang mengoreksi dan mengawasi pemerintah dalam menjalankan instrumen kekuasaan. Hal ini menjadi peringatan agar pemerintah tidak bersikap sewenang-wenang atas nama "kebaikan bersama".

Kehadiran oposisi sangat krusial agar musyawarah publik berjalan sebagaimana mestinya. Dialektika pemerintah dan oposisi bisa menjadi sarana efektif sosialisasi politik.

Masyarakat memiliki kesempatan mengidentifikasi berbagai alternatif solusi atas tantangan-tantangan negara mengapai kesejahteraan. Kesadaran warga untuk terlibat aktif dalam masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan juga akan semakin meningkat. Kondisi ini tentunya menjadi sinyal positif bagi penguatan demokrasi.

Klasifikasi oposisi

Para ilmuwan mengklasifikasikan oposisi ke dalam dua kategori utama, moderat dan radikal.

Oposisi moderat memilih cara-cara demokratis dalam memperjuangkan agendanya seperti perdebatan di parlemen, pengajuan petisi, demonstrasi damai, dan mobilisasi opini publik untuk menguji rancangan kebijakan. Tujuan utamanya adalah membatasi kekuasaan eksekutif.

Strategi oposisi moderat cenderung memperkuat demokrasi, karena biasanya mereka menempuh jalan yang tidak bertentangan dengan norma hukum. Penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu menjadi contoh bahwa perlawanan secara damai dapat memperkuat kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga eksistensi demokrasi.