Presiden COP-29: Dunia Harus Sepakat tentang Cara Kumpulkan Bantuan untuk Pendanaan Iklim

India telah mengusulkan agar negara-negara maju menyediakan satu triliun dollar AS pendanaan iklim setiap tahun mulai tahun 2025, 10 kali lipat dari target saat ini.

Namun, ada juga perdebatan sengit mengenai siapa yang harus membayar, dengan beberapa pihak menyerukan agar Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya ikut serta.

Berdasarkan perjanjian iklim PBB yang ditandatangani pada tahun 1992, hanya segelintir negara berpendapatan tinggi yang mendominasi perekonomian global pada saat itu yang diwajibkan membayar pendanaan iklim.

Tiongkok tidak termasuk di antara mereka, namun saat ini, Tiongkok tidak hanya jauh lebih kaya, tetapi juga merupakan pencemar terbesar di dunia.

"Dunia jelas telah berubah sejak tahun 1992," kata Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, pada 25 April.

"Inilah sebabnya, saya sangat mendesak mereka yang mampu untuk bergabung dalam upaya kami, dan khususnya para pencemar terkuat saat ini, khususnya juga memperhatikan G-20," katanya.

Belakangan, dia mengatakan Tiongkok, India, dan Arab Saudi dapat ditambahkan ke daftar negara donor.

Namun, Harjeet Singh dari Inisiatif Perjanjian Non-Proliferasi Bahan Bakar Fosil, mengatakan perluasan ini berisiko melemahkan tanggung jawab historis negara-negara maju.

"Pendanaan iklim pada dasarnya harus bertujuan untuk mengatasi dan memperbaiki kesenjangan di masa lalu dan saat ini yang disebabkan oleh emisi yang tidak proporsional dari negara-negara kaya," katanya.

Babayev diperkirakan akan bergabung dengan para menteri lingkungan hidup dan energi G-7 pada pertemuan di Turin, Italia, dari tanggal 28 hingga 30 April.