Regulasi AI di Indonesia Belum Cukup, Perlu Aturan yang Lebih Spesifik

Tantangan dalam meregulasi AI di Indonesia

1. Transparansi dan akuntabilitas

Menciptakan regulasi untuk pemanfaatan AI bukanlah hal yang mudah. Terdapat sejumlah tantangan yang menyertainya. Salah satunya adalah isu terkait transparansi dan akuntabilitas yang berakar pada fitur 'black box' dari AI.

Istilah black box pada AI mengacu pada cara kerja internal AI yang tidak mudah diprediksi oleh penggunanya sehingga menyebabkan kurangnya transparansi dalam pemanfaatannya.

Dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengidentifikasi dan memetakan risiko serta kerentanan dari seluruh siklus hidup AI.

Setelah risiko dan kerentanan tersebut teridentifikasi, pemerintah selanjutnya perlu memitigasi risiko tersebut dan menetapkan kebijakan manajemen risiko di seluruh siklus hidup AI. Kebijakan manajemen risiko ini perlu untuk diperbaharui secara berkala seiring dengan perkembangan dan kemunculan risiko AI yang teridentifikasi.

2. Pendekatan yang tepat

Persoalan selanjutnya yang perlu untuk dijawab adalah model pendekatan yang sebaiknya digunakan oleh Indonesia dalam meregulasi AI. Perlu ada perpaduan antara model pendekatan yang bersifat horizontal, vertikal, dan sektoral.

Pada tataran pusat, perlu ada regulasi yang secara umum mengatur teknologi AI, khususnya mengenai prinsip-prinsip pengembangan dan pemanfaatan, pemetaan risiko, serta kewajiban pelaporan.

Kemudian, pemerintah juga perlu menunjuk kementerian atau lembaga sebagai pemimpin dalam tata kelola pengembangan AI yang bertugas untuk mengawasi serta mengkoordinasikan pengembangan AI di Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan yang bersifat horizontal.

Di sisi lain, pendekatan vertikal dapat dilakukan dengan menyasar sistem dan algoritma secara spesifik kemudian menetapkan regulasinya.

Pada tataran yang lebih bersifat khusus seperti sektor keuangan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, masing-masing sektor perlu untuk membuat regulasi yang lebih spesifik yang menyasar pada masing-masing sektor.

Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa setiap sektor memiliki kekhususan masing-masing yang berbeda dengan sektor lainnya sehingga terkadang terdapat prinsip-prinsip tertentu yang perlu untuk ditegakkan oleh sektor yang bersangkutan. Ini yang kemudian dinamakan pendekatan yang bersifat sektoral.