DK PBB Menuntut Segera Ada Gencatan Senjata di Gaza

NEW YORK - Setelah lebih dari lima bulan berperang di Gaza, Dewan Keamanan PBB, untuk pertama kalinya pada Senin (25/3), menuntut gencatan senjata segera. Mendapat tepuk tangan yang tidak biasa di Dewan Keamanan yang biasanya tenang, ke-14 anggota lainnya memberikan suara mendukung resolusi yang menuntut gencatan senjata segera untuk bulan suci Ramadan. Atas resolusi ini, Amerika Serikat abstain.

Dikutip dari Le Monde, resolusi tersebut juga menyerukan agar gencatan senjata mengarah pada gencatan senjata yang langgeng dan berkelanjutan dan menuntut agar Hamas dan militan lainnya membebaskan sandera yang disandera sejak 7 Oktober 2023.

"Pertumpahan darah telah berlangsung terlalu lama. Akhirnya, Dewan Keamanan memikul tanggung jawabnya," kata Amar Bendjama, perwakilan Aljazair, anggota Dewan Keamanan blok Arab saat ini dan salah satu sponsor resolusi tersebut.

AS, pada hari Jumat, mengajukan sebuah resolusi yang mencakup seruan untuk segera melakukan gencatan senjata, namun menghubungkannya secara lebih eksplisit dengan pembebasan sandera. Russia dan Tiongkok memvetonya dan menyebut bahasa tersebut terlalu kabur.

Pada hari Senin, Russia memperkenalkan amendemen yang menambahkan seruan untuk gencatan senjata permanen dan bukan gencatan senjata langgeng, namun pemungutan suara tersebut gagal dan Moskwa masih memberikan suara untuk resolusi tersebut.

"Kata 'langgeng' dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, dan itu sangat jelas. Mereka yang memberikan perlindungan bagi Israel masih ingin memberikan kebebasan," kata Duta Besar Russia, Vasily Nebenzia.

AS berupaya mengambil garis tipis antara mendukung Israel dan bantuan militer dan menyuarakan rasa frustrasinya terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ketika jumlah korban sipil di Jalur Gaza meningkat. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional, John Kirby, mengatakan AS mendukung gencatan senjata, tetapi abstain karena resolusi tersebut tidak mengutuk Hamas.

Tak Kirim Delegasi

Beberapa saat setelah Amerika Serikat menolak memveto resolusi terbaru tersebut, Netanyahu mengumumkan bahwa dia tidak akan lagi mengirimkan delegasi ke Washington yang diminta oleh Presiden Joe Biden untuk membahas Rafah.

"Resolusi tersebut memberi Hamas harapan bahwa tekanan internasional akan memungkinkan mereka menerima gencatan senjata tanpa pembebasan korban penculikan kami," kata Netanyahu.

Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, yang sudah berada di Washington dalam perjalanan terpisah, mengatakan negaranya tidak akan mengakhiri perang. "Kami tidak memiliki hak moral untuk menghentikan perang sementara masih ada sandera yang ditahan di Gaza," katanya di luar Gedung Putih.