Pemerintah Harus Lebih Serius Kembangkan EBT

Pemberian Insentif

Sebelumnya, peneliti ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dandy Rafitrandi mengatakan, pemberian insentif kepada barang atau teknologi untuk transisi energi harus dilakukan.

"Pemerintah dapat memfasilitasi bagaimana tarif impor lebih murah untuk barang atau teknologi untuk energi baru terbarukan dibuat semakin murah, hal ini disebabkan kita memiliki tarif impor yang cukup tinggi untuk barang-barang ramah lingkungan," kata Dandy.

Pemerintah harus bisa melihat barang atau teknologi yang dibutuhkan baik oleh produsen maupun konsumen terkait komponen-komponen untuk menghasilkan barang-barang ramah lingkungan atau berkaitan dengan industri EBT Indonesia.

"Kita harus bisa memberikan insentif atau memfasilitasi lewat regulasi yang mempermudah kepada barang atau produk yang ramah lingkungan dan dibutuhkan untuk transisi energi. Menurut saya, ini bisa memastikan barang-barang tersebut bisa dijual dan dikonsumsi lebih murah oleh masyarakat Indonesia," ujar Dandy.

Sebagai informasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik bersih dan terjangkau, serta dapat mencapai target net zero emission (NZE) 2060 melalui berbagai strategi percepatan transisi energi.

Beberapa strategi Kementerian ESDM, yang pertama, memastikan bahwa Indonesia di tahun 2060 masuk menjadi NZE. Kedua adalah memastikan bahwa penyediaan listrik juga tidak hanya dari sisi bagaimana ini harus terjangkau, bagaimana ini harus bersih, tetapi juga sejalan dengan ketersediaan dari yang ada, khususnya dari sisi sumber dayanya.