Khawatir Kontraksi, Belanja Selalu Didesain Lebih Besar dari Pendapatan

JAKARTA - Pemerintah dinilai akan sulit mencapai zero deficit karena dari awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah didesain pengeluaran atau belanja negara selalu lebih besar dari pendapatan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan pemerintah tidak akan berani mengandalkan sepenuhnya penerimaan negara untuk pembiayaan belanja negara karena khawatir perekonomian Indonesia akan terkontraksi.

Senada dengan Esther, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengatakan penerbitan utang per akhir November 2023 sebesar 332 triliun rupiah, namun belum ada data tambahan utang pada Desember 2023 lalu. "Ekonomi kita dilema, kalau tidak utang, artinya tidak defisit, ekonomi akan kontraksi," jelas Anthony.

Rasionya Diturunkan

Sementara itu, Guru Besar Ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan yang perlu diperhatikan adalah penggunaan utang itu sendiri, hendaknya dialokasikan pada kegiatan produktif.

"Saya kira selama masih pada batas rasio tidak apa-apa dan sedapat mungkin rasionya diturunkan lagi. Hanya saja yang perlu dperhatikan alokasinya harus produktif. Memang ini seperti investasi, hasilnya tidak langsung terasa. Jadi selama digunakan dengan benar, jauh dari korupsi, utang masih boleh. Tapi harus dikelola secara produktif, seperti mendatangkan investasi," jelas Wibisono.

Defisit Turun

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1), mengatakan defisit APBN 2023 turun menjadi 347,6 triliun rupiah atau 1,65 persen.

"Defisit APBN 2023 kita desain sebesar 598,2 triliun rupiah atau 2,84 persen, pertengahan tahun kita revisi agak rendah 479,9 triliun rupiah atau 2,27 persen, ternyata realisasi kita jauh lebih kecil yaitu 347,6 triliun rupiah atau 1,65 persen. Itu hampir setengahnya dari desain awal," kata Menkeu.

Realisasi pendapatan negara tercatat 2.774,3 triliun rupiah atau 112,6 persen terhadap target APBN 2023 sebesar 2.463 triliun rupiah atau 105,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar 2.637,2 triliun rupiah.

Realisasi pendapatan negara pada APBN 2023 tumbuh 5,3 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2.635,8 triliun rupiah. Pendapatan negara utamanya ditopang penerimaan perpajakan yang tumbuh 5,9 persen secara tahunan menjadi 2.155,4 triliun rupiah serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 1,7 persen menjadi 605,9 triliun rupiah.

Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar 3.121,9 triliun rupiah, setara 102,0 persen terhadap target APBN 2023 sebesar 3.061,2 triliun rupiah atau 100,2 persen terhadap Perpres 75/2023 sebesar 3.117,2 triliun rupiah.

Belanja negara tumbuh 0,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,096,3 triliun rupiah. Dengan rincian, belanja pemerintah pusat turun 1,7 persen menjadi 2.240,8 triliun rupiah dan transfer ke daerah naik 8 persen menjadi 881,3 triliun rupiah. "Meski belanja negara naik cukup tinggi, tapi penerimaan kita tumbuh kuat. Jadi, kita mampu menurunkan defisit," jelas Menkeu.