Resolusi DK PBB Serukan Pengiriman Bantuan ke Gaza 'dalam Skala Besar'

PBB - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat (22.12) menyetujui resolusi yang dipermudah yang menuntut semua pihak di Israel, memungkinkan "pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar secara aman dan tanpa hambatan".

Setelah tertunda selama berhari-hari, resolusi tersebut juga menyerukan penciptaan "kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan" namun tidak menyerukan diakhirinya pertempuran dengan segera.

Rusia dan Amerika Serikat, yang keduanya bisa saja memveto sebagai anggota tetap DK PBB, memilih abstain, yang berarti rancangan tersebut disahkan dengan 13 suara mendukung.

Meskipun demikian, Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield menyebut resolusi tersebut sebagai "langkah maju yang kuat".

"Dewan ini memberikan secercah harapan di tengah lautan penderitaan," dia berkata.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan setelah pemungutan suara bahwa serangan Israel adalah "masalah sebenarnya" dan negara tersebut "menciptakan hambatan besar terhadap distribusi bantuan kemanusiaan". Ia mengulangi seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan.

Kelompok militan Palestina Hamas mengatakan resolusi tersebut "tidak cukup", dan "tidak menanggapi situasi bencana yang diciptakan oleh mesin perang Zionis (Israel)".

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan penggunaan bantuan kemanusiaan "sebagai metode perang harus diakhiri sekarang".

"Anda harus menghentikan pembunuhnya untuk menyelamatkan pasien," katanya, menyebut resolusi tersebut sebagai "langkah ke arah yang benar".

Perselisihan diplomatik di markas besar PBB di Manhattan - yang menyebabkan pemungutan suara ditunda beberapa kali minggu ini - terjadi di tengah memburuknya kondisi di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya mengecam Amerika Serikat karena "menghalangi seruan yang sangat lemah untuk menghentikan permusuhan".

"Jika dokumen ini tidak didukung oleh sejumlah negara Arab, tentu saja kami akan memvetonya," dia berkata.

Uni Emirat Arab mensponsori resolusi tersebut, yang diubah di beberapa bidang utama untuk mencapai kompromi.

Duta Besar UEA untuk PBB Lana Zaki Nusseibeh mengatakan "mereka merespons dengan tindakan terhadap situasi kemanusiaan yang mengerikan".