Politisasi Isu Pengungsi Rohingya Jelang Pemilu, Ini 5 Hal yang Perlu Diketahui

Secara tradisional, tujuan pergerakan pengungsi Rohingya adalah Bangladesh dan Malaysia. Namun kondisi di Cox's Bazar, penampungan sementara pengungsi Rohingya di Bangladesh yang menampung lebih dari 1 juta orang, kini makin memburuk secara keamanan dan sudah sangat padat. Ini membuat banyak pengungsi yang ingin keluar dan mencari tempat singgah baru tidak lagi mementingkan negara tujuan, sehingga mereka seakan pasrah ketika terdampar di wilayah Indonesia.

3. Tarik menarik otoritas pusat dan daerah

Penolakan terhadap pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh baru-baru ini sebenarnya mengindikasikan kegagalan penerapan Perpres 125. Alih-alih menunjukkan kepemimpinan nasional dan daerah seperti saat gelombang pengungsi Rohingya pada tahun 2015, pemerintah pusat malah merekomendasikan pengembalian pengungsi Rohingya ke negara asal atau repatriasi.

Dalam pertemuan-pertemuan tingkat regional di ASEAN, repatriasi sudah sempat dibahas bersama dengan rumusan solusi Konsensus Lima Poin yang diajukan ASEAN, tetapi dinilai tidak efektif karena terhambat prinsip noninterferensi.

Sikap pemerintah pusat yang bertolak belakang dengan Perpres 125 juga menjadi dalih penolakan dari pemerintah daerah, yang sekaligus menunjukkan bagaimana sistem desentralisasi mampu memperkuat otoritas daerah untuk tidak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Selain itu, batasan yurisdiksi pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan migrasi internasional masih belum tegas. Hal ini berakibat pada keengganan pemerintah daerah untuk menyusun alokasi anggaran daerah untuk menangani pengungsi.

4. Politisasi jelang Pemilu 2024

Kedatangan para pengungsi Rohingya selama dua bulan terakhir juga bertepatan dengan situasi politik dalam negeri yang menghangat sejak dimulainya masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 November lalu.

Isu pengungsi Rohingya menjadi salah satu isu sensitif yang berpotensi menyedot opini dan perhatian masyarakat, sehingga ikut menjadi arena kontestasi kepentingan politik para kontestan Pemilu 2024.

Sebagai contoh, arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo terkait penanganan pengungsi Rohingya kepada jajaran kabinetnya terkesan tidak satu suara, sehingga berpotensi menimbulkan intepretasi yang bervariasi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, misalnya menyatakan akan memulangkan para pengungsi ke negara asal. Namun, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengusulkan merelokasi para pengungsi ke Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau. Tidak ada kejelasan juga sampai kapan pemerintah akan memberikan bantuan sementara kepada para pengungsi.

Inkonsistensi dan ambiguitas di jajaran pemerintah pusat tidak lepas dari kepentingan kontestasi politik Pemilu 2024, khususnya karena terdapat anggota kabinet saat ini yang merupakan salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024. Sementara itu, dukungan informal dari Jokowi ditujukan kepada kandidat calon presiden (capres) lain.

Isu pengelolaan pengungsi Rohingya dan narasi yang ditampilkan kepada publik menjadi penentu popularitas para kontestan pemilu dan para pendukungnya. Momentum tahun politik di Indonesia telah turut memunculkan politisasi isu pengungsi Rohingya untuk meraup keuntungan politik melalui platform media sosial,