ADB Memberi Bantuan Teknis untuk IKN

JAKARTA - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) telah memberikan bantuan teknis untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai 2,4 juta dollar AS atau setara dengan 37,22 miliar rupiah. Bantuan didanai melalui berbagai sumber daya yang dikelola ADB.

Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, mengungkapkan bantuan teknis tersebut berfokus pada tiga pilar, yakni perencanaan dan desain, pembatasan dampak, serta mobilisasi pembiayaan.

"Dukungan ini bertujuan agar IKN bisa menjadi kota yang layak huni dan berkelanjutan," ujar Jiro dalam acara Media Briefing Akhir Tahun ADB, di Indonesia, Jakarta, Kamis (14/12).

Seperti dikutip dari Antara, Jiro membeberkan, pada pilar pertama yakni perencanaan dan desain, yang memastikan penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang mendukung visi Nusantara menjadi kota hutan yang cerdas dan lestari, serta mengidentifikasi potensi upaya kemenangan cepat (quick win) dalam mencapai kelayakan huni bagi penduduknya.

Kemudian pada pilar kedua yaitu membatasi dampak, akan dilakukan survei dasar lingkungan dan sosial serta menerapkan peraturan dan upaya perlindungan yang ketat untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan.

Pilar ketiga yakni mobilisasi pembiayaan berupa pengembangan kebijakan dan kerangka investasi di Ibu Kota baru. Jiro berharap perpindahan Ibu Kota Indonesia bisa membuat manfaat pertumbuhan ekonomi lebih terdistribusi ke seluruh negeri, sesuai dengan tujuan pemerintah. "Namun, saya pikir masih terlalu dini bagi kami untuk mengambil kesimpulan mengenai dampak perpindahan ini terhadap perekonomian di Indonesia," tuturnya.

Kota Hijau dan Pintar

Maka dari itu, kata dia, fokus ADB saat ini yaitu membantu Otorita IKN merencanakan kota sesuai dengan impian pemerintah Indonesia yakni kota hijau dan pintar.

Sejauh ini, beberapa kolaborasi ADB dengan Otorita IKN yakni penandatanganan nota kesepahaman untuk kolaborasi pada 5 Mei 2023, serta peluncuran Strategi Nol Bersih Nusantara pada 3 Desember 2023 bersamaan dengan Conference of the Parties (COP) 28, yang menggambarkan peta jalan IKN untuk mencapai netralitas karbon pada 2045.

Sebelumnya, OIKN dan ADB telah menjalin kerja sama untuk mewujudkan IKN Nusantara sebagai kota hutan netral karbon.

"Bermitra dengan lembaga internasional seperti ADB membantu Nusantara berkontribusi pada agenda global untuk mengatasi perubahan iklim, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," kata Kepala OIKN, Bambang Susantono.

Bambang menambahkan, OIKN telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan ADB dalam upaya membangun IKN sebagai kota hutan netral karbon. Penandatanganan MoU ini dilaksanakan Kepala OIKN, Bambang Susantono, dan Vice President ADB, Ahmed M. Saeed.

Dalam kerja sama ini, ADB akan memberikan dukungan pengembangan jalan menuju Nusantara sebagai kota hutan netral karbon. Pertama, kerja sama dalam hal perencanaan kota baru dengan membuat platform data geospasial Nusantara untuk memfasilitasi minat investor dan penilaian keselarasan Rencana Detail Tata Ruang dengan rencana induk Nusantara.

Kedua, penilaian dampak lingkungan dan pengembangan jalan menuju Nusantara sebagai kota hutan netral karbon melalui penyusunan regionally and locally determined contributions (RLDC). Ketiga, memanfaatkan peluang untuk memobilisasi pembiayaan termasuk potensi pembiayaan iklim, kemitraan pemerintah dan badan usaha, serta mengaktifkan dukungan pembangunan lingkungan.