3 Cara Agar Pendidikan di Papua Lebih Cerminkan Nilai dan Budaya Lokal

Murni Sianturi, UNSW Sydney; Jung-Sook Lee, UNSW Sydney, dan Therese M. Cumming, UNSW Sydney

Papua menghadapi tantangan serius dalam dunia pendidikan. Selain persoalan literasi dan prestasi akademik siswa, dampak dari degradasi budaya dan krisis identitas siswa Papua juga semakin kuat.

Penggunaan bahasa asli Papua di kalangan siswa semakin menurun. Pemahaman terhadap adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal Papua juga semakin rendah.

Salah satu akar permasalahannya adalah kesenjangan antara kurikulum yang digunakan dengan nilai-nilai, tradisi dan warisan budaya orang Papua.

Di sekolah, anak-anak Papua lebih banyak terpapar informasi yang berkaitan dengan budaya lain seperti Jawa dan Sumatra, sedangkan perhatian terhadap budaya Papua sangat terbatas.

Buku-buku pelajaran juga cenderung didominasi karakter anak-anak non-Papua, sementara representasi karakter anak Papua hampir tidak ada. Kalaupun ada, informasinya sering tidak sesuai dengan budaya asli Papua.

Bagaimana caranya agar pendidikan di Papua mencerminkan nilai-nilai dan budaya lokal dengan lebih baik?

Jawabannya terletak pada konsep pendidikan inklusif, kolaboratif, dan integratif.

Pendekatan inklusif

Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang memberikan akses dan kesempatan kepada semua anak, dengan berbagai kondisi dan dari berbagai latar belakang budaya, suku dan identitas, sehingga mereka dapat belajar dan tumbuh bersama dengan menghormati perbedaan satu sama lain. Direktorat Pendidikan Dasar menyebutkan bahwa pendidikan inklusif dapat mencegah diskriminasi.

Sayangnya, pendidikan di banyak sekolah di Papua masih belum inklusif. Selain absennya budaya Papua dan karakter anak-anak Papua dalam kurikulum dan buku pelajaran, tindakan diskriminatif yang terjadi di sekolah baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa non-Papua, membuat anak-anak Papua merasa tidak nyaman berada di sekolah.

Dari 22 orang tua Papua yang saya wawancarai untuk penelitian saya, mayoritas menyebutkan bahwa anak-anak mereka sering dirundung di kelas. Anak-anak non-Papua melabeli mereka hitam, keriting dan bodoh. Dalam kasus seperti ini, banyak orang tua menilai bahwa sebagian besar guru non-Papua lebih memihak kepada anak non-Papua.

Menurut para orang tua tersebut, ketidakseriusan dan ketidakadilan guru dalam menangani tindakan diskriminatif sering menimbulkan ketegangan dan bahkan perkelahian antara siswa Papua dan non-Papua. Bahkan, 2 orang tua melaporkan, akibat tindakan diskriminatif yang berujung pada pertengkaran, anak mereka mengalami trauma dan memutuskan tidak bersekolah lagi.

Kolaborasi pemangku kepentingan