Utang Negara yang Tidak Produktif Bakal Menghisap Darah Rakyat

"Semua dana sebenarnya milik negara, tapi tidak dimanfaatkan untuk membantu pelaku UMKM. Sebab, mereka lebih enak bekerja sama dengan para kroni," kata Badiul.

Dia juga mengkritik kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) yang dinilai secara sadar menyuburkan ketimpangan dengan mempertahankan spread margin yang tidak masuk akal.

"Kita cuma bisa berharap OJK bisa mengatur lebih ketat lagi, minimal kredit bank 65 persen wajib ke UMKM. OJK harus terapkan ini," katanya.

Dalam penerapannya memang tidak sekaligus porsinya 65 persen, tetapi bisa bertahap mulai dari 35 persen, 45 persen, 55 persen, dan terus 65 persen. Kalau tidak dipaksa maka diyakini tidak akan berjalan.

Hal itu karena manajemen bank lebih suka di lapangan golf kongko-kongko, dan tidak pernah bersama rakyat. Dari 1998 sampai sekarang, kebiasaan itu tidak berubah. Mereka jalan-jalan ke luar negeri, dapat fasilitas kartu kredit tanpa batas, dapat bonus, fasilitas asuransi, dan lain-lain, tapi tidak pernah memikirkan rakyat.

"Kalau tidak ada keharusan dari OJK, mereka tidak akan kerja untuk kepentingan rakyat. Sebab, enakan dengan penguasa supaya tetap di jabatan. Itu yang terjadi, komisaris semua hanya pajangan, tidak pernah tentukan arah perbankan," kata Badiul.

Intermediasi Bank Gagal

Sementara itu, ketua SHW Center, Hardjuno Wiwoho, dari Yogyakarta, mengatakan bank-bank sebenarnya gagal dalam menjalankan fungsi intermediasi. Hal yang mencuat adalah sistem kroni kapitalisme. Bank pasti gagal kalau sudah banyak berpihak ke kroni kapitalisme.

Di Tiongkok, eksekutif atau chairman bank yang terbukti bersalah karena korupsi atau berkolusi dalam menyalurkan kredit secara masif dan sekarang menjadi kredit macet, dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

Indonesia, kata Hardjuno, sudah kolaps berkali-kali, tapi tetap tidak ada tanggung jawab. Semua ditumpahkan di Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap dan diteruskan dari rezim ke rezim.

Dengan bunga saja sudah mencapai 500 triliun rupiah di APBN, maka hampir sudah tidak ada anggaran yang tersisa untuk pembangunan rakyat. Belum ditambah dengan biaya administrasi.

"Jangan-jangan kita tidak sadar menuju jurang dan kita bangga karena dipuji lembaga internasional, padahal kita sekarang menuju jurang. Itu yang terjadi di negara yang gagal. Maka itu, kita harus cepat banting setir. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan itu, bukan merebut kekuasaan untuk kroni. Pemimpin baru harus berjuang untuk ini. Mengubah paradigma dengan banting setir dari semula konsep yang mengisap darah rakyat, menjadi pengasup ke rakyat," kata Hardjuno.

Negara, tambahnya, berkewajiban memberi asupan darah kepada rakyat, bukan malah menghisap darah rakyat. Utang negara yang produktif akan memberi asupan darah kehidupan untuk rakyat, sedangkan utang negara yang tidak produktif pasti akan menghisap darah rakyat.